Menkominfo: Indikator Angka Kematian Covid-19 Tidak Dihapus Melainkan Dirapikan

- Kamis, 12 Agustus 2021 | 15:52 WIB
Petugas kesehatan mengevakuasi jenazah Covid-19 di Sarijadi, Kota Bandung, Jumat 25 Juni 2021. Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyebutka dua wilayah di Jabar yakni Kota dan Kabupaten Bandung merupakan zona merah atau resiko tinggi Covid-19.  Melansir data dari pikobar.jabarprov.go.id per 25 Juni  2021, jumlah keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) Jabar sebesar 89.87 persen dengan jumlah BOR di Kota Bandung mencapai 90.84 persen, jumlah tersebut melampaui batas aman B (Ayobandung.com/Kavin Faza)
Petugas kesehatan mengevakuasi jenazah Covid-19 di Sarijadi, Kota Bandung, Jumat 25 Juni 2021. Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil menyebutka dua wilayah di Jabar yakni Kota dan Kabupaten Bandung merupakan zona merah atau resiko tinggi Covid-19. Melansir data dari pikobar.jabarprov.go.id per 25 Juni 2021, jumlah keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Ratio (BOR) Jabar sebesar 89.87 persen dengan jumlah BOR di Kota Bandung mencapai 90.84 persen, jumlah tersebut melampaui batas aman B (Ayobandung.com/Kavin Faza)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah terus bekerja keras melakukan harmonisasi dan validasi data dari lapangan, terkait indikator yang digunakan untuk penilaian level PPKM. Seperti diketahui, terdapat tiga indikator dasar yang digunakan dalam penetapan level PPKM suatu daerah, yaitu laju penularan, positivity rate, serta angka kematian.

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G.Plate menyampaikan, saat ini pemerintah tengah memperbaiki data angka kematian, karena terdapat sejumlah catatan yang belum sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Pemerintah tidak menghapus atau meniadakan angka kematian dari penilaian level PPKM. Sekarang, tengah dilakukan perbaikan untuk memastikan ketepatan data. Jika sudah rapi, indikator kematian akan kembali dimasukkan,” ujarnya.

Johnny menyebut, pemerintah mendapati temuan input data berupa akumulasi angka kematian beberapa minggu sebelumnya, sehingga tidak bersifat aktual. Hal ini, kata diam menimbulkan distorsi dalam proses analisis suatu daerah.

“Karena itu, pemerintah memutuskan untuk memperbaiki data tersebut dengan cara memilah data kematian real time hari itu dengan akumulasi data kematian hari-hari sebelumnya,” katanya.

Dalam penjelasannya,  Johnny mencontohkan, dari jumlah kematian yang diinput, tidak semuanya angka kematian aktual pada tanggal tersebut.

“Barangkali terdapat data yang telah tercatat 3 minggu sebelumnya, namun kembali dilaporkan setelah pasien terkonfirmasi meninggal,” katanya.

Selama perbaikan data dilakukan, Johnny  mengatakan, untuk sementara waktu pemerintah menggunakan indikator lain untuk penilaian seperti diungkapkan Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi (11/8). Indikator lain tersebut seperti tingkat pemanfaatan tempat tidur, kasus konfirmasi, perawatan di rumah sakit, tracing, testing, dan kondisi sosio ekonomi masyarakat.

“Terkait dengan data kematian, pemerintah berusaha bertindak cepat untuk membenahi data kematian untuk mendapatkan angka yang valid, sehingga hasil penilaian juga makin akurat,” lanjut Johnny.

Halaman:

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

Tags

Terkini

2 Pasien Omicron Meninggal Dunia Belum Suntik Vaksin

Minggu, 23 Januari 2022 | 10:26 WIB

Berbagai Penyebab Tenaga Honorer Dihapuskan

Jumat, 21 Januari 2022 | 16:51 WIB

Video Kecelakaan Maut di Balikpapan yang Viral

Jumat, 21 Januari 2022 | 11:39 WIB

Kecelakaan Maut Balikpapan, 5 Tewas, 13 Luka-luka

Jumat, 21 Januari 2022 | 11:24 WIB

Catat! Ini Lokasi Baru Street Race Polda Metro Jaya

Jumat, 21 Januari 2022 | 10:15 WIB

Arteria Dahlan Minta Maaf

Kamis, 20 Januari 2022 | 14:02 WIB
X