Epidemiolog Buka Suara soal Sertifikat Vaksin Syarat Masuk Mal

- Rabu, 11 Agustus 2021 | 20:44 WIB
[Ilustrasi] Pemerintah mulai mengizinkan pembukaan pusat perbelanjaan atau mal di wilayah PPKM Level 4, dengan syarat pengunjung wajib memiliki sertifikat vaksin.  (Ayobandung.com/Kavin Faza)
[Ilustrasi] Pemerintah mulai mengizinkan pembukaan pusat perbelanjaan atau mal di wilayah PPKM Level 4, dengan syarat pengunjung wajib memiliki sertifikat vaksin. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah mulai mengizinkan pembukaan pusat perbelanjaan atau mal di wilayah PPKM Level 4, dengan syarat pengunjung wajib memiliki sertifikat vaksin.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman menilai kebijakan pemerintah mewajibkan masyarakat menunjukkan sertifikat vaksin belum bisa menjawab efektivitas penularan virus.

Menurut Dicky, kebijakan sertifikat vaksin atau paspor vaksin yang dibuat pemerintah Indonesia berdasarkan asumsi ilmiah. Vaksin Covid-19 yang sudah diberikan pada masyarakat tidak hanya melindungi yang bersangkutan dari infeksi Covid-19 melainkan juga untuk mengurangi risiko menularkan virus secara signifikan.

Atas dasar asumsi ini, orang yang telah divaksinasi lengkap bisa beraktivitas sosial termasuk perjalanan internasional dengan menunjukkan sertifikat vaksin tanpa khawatir berisiko berkontribusi dalam penularan.

"Tetapi faktanya, kepastian itu belum bisa dijawab, apalagi virus yang beredar saat uji (kebijakan) masih varian awal, bukanlah varian baru delta plus atau lambda atau kappa," ujarnya dikutip dari Republika.co.id, Rabu (11/8/2021).

Artinya, dia menambahkan, potensi penularan varian delta bahkan reinfeksi bisa terjadi meski kebijakan ini telah diterapkan. Dicky mengakui, sebenarnya empat negara, yaitu Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Israel sudah menerapkan sertifikat vaksin.

Namun, dia menambahkan, yang membedakan adalah setidaknya 50 persen penduduk di masing-masing negara ini sudah divaksin lengkap.

Sementara di Indonesia, masih banyak penduduk belum divaksin lengkap. Dicky khawatir kebijakan ini bisa menimbulkan kesan bahwa yang sudah divaksin penuh bisa beraktivitas bebas sedangkan masyarakat yang enggan divaksin tidak bisa mengunjungi mal.

"Padahal, belum tentu tidak mau, bisa saja vaksinnya yang tidak ada atau dalam antrean (divaksin)," katanya.

Halaman:

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

Tags

Terkini

Berbagai Penyebab Tenaga Honorer Dihapuskan

Jumat, 21 Januari 2022 | 16:51 WIB

Video Kecelakaan Maut di Balikpapan yang Viral

Jumat, 21 Januari 2022 | 11:39 WIB

Kecelakaan Maut Balikpapan, 5 Tewas, 13 Luka-luka

Jumat, 21 Januari 2022 | 11:24 WIB

Catat! Ini Lokasi Baru Street Race Polda Metro Jaya

Jumat, 21 Januari 2022 | 10:15 WIB

Arteria Dahlan Minta Maaf

Kamis, 20 Januari 2022 | 14:02 WIB
X