DPR Temukan Diskriminasi Proses Pendataan Pegawai Non-ASN: BKD Tidak Memperbaruhi Data Non-ASN yang Sudah Lama

- Jumat, 25 November 2022 | 06:56 WIB
DPR Temukan Diskriminasi Proses Pendataan Pegawai Non-ASN: BKD Tidak Memperbaruhi Data Non-ASN yang Sudah Lama Bekerja, Apa Alasannya ? (setkab.go.id)
DPR Temukan Diskriminasi Proses Pendataan Pegawai Non-ASN: BKD Tidak Memperbaruhi Data Non-ASN yang Sudah Lama Bekerja, Apa Alasannya ? (setkab.go.id)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menyampaikan banyaknya kasus diskriminasi pendataan terhadap pegawai Non-ASN di daerah.

Guspardi mengungkapkan bahwa dirinya sudah memegang data aspirasi dari tiga kabupaten/kota yang mengalami permasalahan dalam pendataan pegawai non-ASN.

"Jangan terkesan terjadi semacam 'like and dislike' yang dilakukan instansi terkait dalam menjalankan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Nomor B/1511/M SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 mengenai Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah," kata Guspardi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (24/11/2022).

Baca Juga: UMP 2023 Naik 10 Persen, Ini Hitung-hitungan Kota dengan UMP Tertinggi!

Menurut dia, surat edaran tersebut baru sekadar pendataan terhadap non-ASN yang memenuhi kriteria, bukan dimaksudkan menjadikan mereka sebagai ASN.
 
Data tersebut sudah diserahkan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negera-Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Anas dalam Rapat Kerja Komisi II DPR di Jakarta, Senin (21/11) untuk ditindaklanjuti.

“Di Padang Pariaman ketika Reses, di mana para non ASN bidang pendidikan yang sudah lama bekerja satupun tidak di-update datanya dan oleh BKD, entah apa alasannya," ujar Guspardi

Selain itu, menurut dia ada kasus tenaga honorer kategori K2, yaitu yang bersangkutan sudah bekerja lama, namun justru diberhentikan ketika menjabat.

Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2023, Ini Dokumen yang Harus Disiapkan  

Kemudian lagi ada kasus di Solok Selatan, ada orang yang sudah kategori K2, di mana yang bersangkutan yang sudah bekerja lama, ini datanya ada, malah diberhentikan ketika dia menjabat sehingga tidak mendapatkan tiket untuk menjadi orang yang terdaftar sebagaimana surat edaran Pak Menteri,” tambahnya.

Halaman:

Editor: Laila Zakiyya Khairunnisa

Sumber: dpr.go.id, Suara

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X