Honorer K2 Dapat Dukungan dari Anggota DPR RI Dalam Seleksi PPPK 2022, ini Kata Aminurokhman

- Senin, 14 November 2022 | 15:40 WIB
Honorer K2 Dapat Dukungan dari Anggota DPR RI Dalam Seleksi PPPK 2022, ini Kata Aminurokhman (Tangkapan layar Situs BKN)
Honorer K2 Dapat Dukungan dari Anggota DPR RI Dalam Seleksi PPPK 2022, ini Kata Aminurokhman (Tangkapan layar Situs BKN)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Honorer K2 dapat dukungan dari anggota Komisi II DPR RI, Aminurokhman, terkait seleksi PPPK 2022.

Hal tersebut disampaikan dirinya yang menyoroti isu tenaga honorer K2 atau kategori 2 yang masih muncul dalam pendataan tenaga honorer di Kabupaten Bogor.

Amin berpendapat terkait permasalahan honorer yang seharusnya sudah rampung karena telah melewati pendataan pemerintah. Oleh sebab itu ia menegaskan bahwa honorer K2 harus menjadi skala prioritas pada tahapan seleksi tahun 2022 agar persoalan cepat terselesaikan.

Baca Juga: Link Pendaftaran PPPK Kesehatan 2022 Bisa Diakses Honorer BLU, Ini Cara Daftarnya

Dirinya menambahkan pula bahwa persoalan terkait honorer selalu menjadi isu klasik yang dibahas di Komisi II. Dari data yang diterima pihaknya, sebanyak 13.979 orang telah memenuhi syarat, salah satunya adalah tenaga honorer Kategori K2.

Hal tersebut disampaikan Aminurokhman saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi II DPR RI bersama Sekertaris Daerah Kabupaten Bogor, Deputi Bidang Mutasi BKN, Kepala BKPSDM Kabupaten Bogor, serta Staf Ahli Budaya Kerja KemanPAN-RB.

“Ini seharusnya sudah selesai. Saya tidak tahu problemnya di Kabupaten Bogor K2 seperti apa. Tapi yang perlu menjadi catatan, bahwa K2 ini harus menjadi skala prioritas tahapan rekrutmen Tahun 2022. Supaya nggak muncul terus isu K2 ini menjadi bagian tenaga honorer yang tidak terselesaikan.” Kata Amin, di Kantor Bupati bogor, dikutip dari dpr.go.id.

Masih dipersoalan tenaga honorer, Politisi Partai NasDem menyampaikan pendapatnya mengenai sumber pembiayaan yang harus dipastikan kembali untuk tenaga honorer yang menjadi ASN ataupun PPPK, baik untuk sektor pendidikan dan kesehatan maupun non pendidikan dan kesehatan. Sebab selama ini pada implementasinya masih ada perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Baca Juga: CPNS 2023 Prioritaskan Guru dan Tenaga Kesehatan, Non ASN yang Tidak Lulus PPPK Segera Daftar

Halaman:

Editor: Didin Nurdin

Sumber: kemdikbud.go.id, dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X