3 Solusi PanRB Ini Tentukan Nasib Honorer di 2023, Apakah Lebih Sejahtera?

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM-- Dikabarkan KemenPan RB telah menyiapkan 3 solusi terkait permasalahan status tenaga honorer yang rencananya dihapus pada 2023 mendatang.

Hingga saat ini, pihak Kemenpan RB masih terus mengkaji soal isu penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintahan.

Tentu saja dalam hal ini, honorer yang dimaksud KemenPan RB adalah mereka yang tidak masuk dalam pendataan Non ASN.

Bahkan, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas mengaku pihaknya sudah menyiapkan 3 opsi dalam program penghapusan tenaga honorer atau non ASN yang direncanakan rampung pada 2024.

BACA JUGA:Maaf! 152 Ribu Honorer Bakal Didepak dari Pendataan Non ASN, Begini Nasib Karirnya

Solusi pertama, yakni tidak mengangkat semua non-ASN. Solusi kedua, mengangkat semua tenaga honorer dan ketiga, mengangkatnya secara bertahap sesuai dengan prioritas, yakni pendidikan atau guru dan kesehatan.

Menindak lanjuti solusi-solusi tersebut, Azwar berencana akan mengkajinya bersama pihak DPR dan Kemenkeu. Selain itu juga akan dilihat potensinya di lapangan.

Azwar bersama pihaknya pun mengaku dilema, karena permintaan publik agar ASN Indonesia bersikap lincah dan cepat serta berstandar Internasional.

Di sisi lain, juga ada dilema soal sistem rekrutmen yang kadang tidak berjalan profesional, adanya zona nyaman dna sebagainya. 

Hal- hal itulah yang membuat pihak PanRB dan stakeholder terus mencari alternatif dari permasalahan di atas.

Azwar juga menyebut, masalah yang ada bukan hanya dari ketersediaan SDM yang kurang, melainkan saat ini tenaga pendidik dan kesehatan masih kurang merata.

Dia membeberkan, pemerataan SDM formasi di seluruh indonesia sudah disiapkan dari tahun ke tahun yang di Maluku, Papua, Kalimantan. Tetapi setahun setelah itu mereka pindah ke kota dan pindah ke jawa, sehingga ASN P3K numpuk di Jawa.

Demikian artikel soal 3 solusi KemenPan RB soal isu Penghapusan honorer di 2023, yakni tidak mengangkat semua non-ASN. Mengangkat semua tenaga honorer. Mengangkatnya secara bertahap sesuai dengan prioritas, yakni pendidikan atau guru dan kesehatan.

Sebelumnya, Asosiasi Puskesmas Indonesia (Apkesmi) mencatat angka tenaga kesehatan honorer di seluruh wilayah Indonesia jauh lebih banyak dari tenaga kesehatan yang berstatus Aparatur Sipil Negara atau ASN.

Berdasarkan data Apkesmi, dari sekitar 10.373 puskesmas di Indonesia, komposisi tenaga kesehatan (nakes) honorer mencapai 60 hingga 70 persen, sedangkan yang berstatus ASN cuma 30 sampai 40 persen.***