Mana Keadilannya? Suara Honorer yang Tidak Masuk Pendataan Non ASN, Ini Pesan yang Diperjuangkan!

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Kalangan honorer meminta keadilan pada pemerintah, soal pendataan Non ASN yang saat ini tengah dilakukan.

Khususnya bagi honorer di Pemprov Bangka Belitung yang meras tidak adil, karena nama mereka tidak termasuk dalam pendataan Non ASN.

Adapun tenaga honorer ini ialah mereka yang bekerja sebagai cleaning service, sopir, hingga satpam atau tenaga pengamanan.

Baca Juga: Begini Nasib Honorer 2023 Nakes dan Guru Usai Pendataan Non ASN

Mereka kecewa karena namanya tidak masuk dalam pendataan 2.554 orang tenaga non ASN BKN yang telah dilakukan oleh BKPSDMD Babel beberapa waktu lalu.

Padahal, dalam SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, RI nomor: B/1511/M.SM.01.00/2022 disebutkan bahwa, setiap pegawai honorer yang mendapat honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, agar dilakukan pendataan masuk dalam data non ASN, tanpa melihat posisi atau jabatan tertentu.

Oleh karena itu, Honorer Pengamanan Dalam (Pamdal) Setwan DPRD Babel, Isnodi Susanto mewakili ribuan tenaga honorer yang tidak masuk dalam pendataan honorer, meminta keadilan, agar mereka didata dan masuk dalam kategori pegawai Non ASN, setara dengan honorer lainnya.

Baca Juga: Sebut Gaji Guru PPPK Tidak Kunjung Cair, Anggota DPR RI Ini Pertanyakan Kinerja Menteri Pendidikan Nadiem

Menurutnya, ia dan para rekannya harusnya masuk dalam pendataan Non ASN, karena mereka mendapat hononarium dari APBD.

ia pun meminta agar pemerintah tidak menganak tirikan tenaga honorer yang tidak terdata masuk dalam pendataan tenaga non ASN BKN yang dilakukan BKPSDMD.