Pemerintah Batal Hapus Tenaga Honorer di Tahun 2023? Menpan RB Beberkan Alasannya

- Rabu, 21 September 2022 | 10:56 WIB
Ada sinyal dari pemerintah akan batal hapus tenaga honorer di tahun 2023, hal tersebut disampaikan oleh Menpan RB  (Ilustrasi oleh Felicities dari Freepik)
Ada sinyal dari pemerintah akan batal hapus tenaga honorer di tahun 2023, hal tersebut disampaikan oleh Menpan RB (Ilustrasi oleh Felicities dari Freepik)


LENGKONG, AYOBANDUNG.COM – Ada sinyal dari pemerintah akan batal hapus tenaga honorer di tahun 2023. Sinyal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas.

Berkenaan dengan penghapusan tenaga honorer, ada sejumlah pemerintah daerah merasa keberatan karena harus menanggung beban biaya pegawai PPPK setelah para pegawai non ASN tersebut diangkat.

Itulah salah satu alasan kenapa kebijakan penghapusan honorer kemungkinan besar akan dibatalkan.

Baca Juga: Ada Sinyal Pemerintah Batal Hapus Tenaga Honorer di Tahun 2023, Menpan RB Beberkan Alasannya

Menurut Anas memang besaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mengacu pada upah minimum regional (UMR). Sementara untuk honorer, besaran gajinya tidak diatur sehingga pemda masing-masing dapat secara bebas menetapkannya sendiri.

Melansir dari Republika.co.id, Anas menyampaikan bahwa sebelumnya sejumlah bupati teriak meminta gaji PPPK setara dengan UMR. Namun setelah besaran gaji PPPK ditetapkan untuk mengacu pada UMR dan dibebankan ke daerah, anggaran pemda menjadi melonjak untuk membiayainya.

“Teman-teman bupati teriak sejak PPPK ini harus digaji setara dengan UMR. Begitu gajinya sesuai UMR dan dibebankan ke daerah, maka melonjak anggaran pemda untuk membiayainya,” papar Anas.

Baca Juga: 7 Tenaga Honorer Ini Tidak Perlu Mengisi Pendataan Non ASN, Kenapa? Ini Penjelasan KemenPAN RB

Padahal menurutnya sebelum ada status PPPK, pemda masih menyanggupi untuk menyediakan anggaran gaji. Namun begitu ada status PPPK, anggaran pemda tersedot hingga 30 persen untuk membiayai gaji pegawai.

“Ini yang jadi masalah. Akibatnya banyak jalan rusak di daerah karena anggarannya sudah tersedot ke gaji PPPK,” ujar Anas.

Halaman:

Editor: Dina Miladina Dewimulyani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X