Tenaga Honorer yang Bisa Ikut Seleksi CPNS dan PPPK Hanya Untuk THK-2? Simak Permen PAN RB

- Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:08 WIB
Honorer yang bisa ikut seleksi CPNS dan PPPK harus berstatus sebagai tenaga honorer kategori II atau THK-2? Ini isi dari SE Menpan RB. (Freepik)
Honorer yang bisa ikut seleksi CPNS dan PPPK harus berstatus sebagai tenaga honorer kategori II atau THK-2? Ini isi dari SE Menpan RB. (Freepik)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM – Dalam SE Menpan RB terbaru disebutkan bahwa honorer yang bisa ikut seleksi CPNS dan PPPK harus berstatus sebagai tenaga honorer kategori II atau THK-2. Lantas bagaimanakan nasib honorer yang tidak masuk dalam kategori tersebut? 

Sebelumnya Menpan RB menerbitkan Surat Edaran (SE) B/1511/M.SM.01.00/2022 yang menyatakan bahwa pegawai non ASN dilingkungan instansi pemerintah yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasalnya pemerintah menargetkan bahwa mulai tahun 2023 sudah tidak ada pegawai honorer di instansi pemerintah. 

Baca Juga: Intip Besaran Gaji PNS dan PPPK per Agustus 2022, Pendaftaran CPNS 2022 Dibuka Nanti

Kebijakan penghapusan pegawai honorer tersebut merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa status kepegawaian Aparatur Sipil Negara hanya ada dua yakni Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 

Adapun bila merujuk pada SE  B/1511/M.SM.01.00/2022, disebutkan bahwa syarat honorer diikutsertakan dalam seleksi CPNS dan PPPK adalah sebagai berikut ini: 

• Berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah.

Baca Juga: Tenaga Honorer 2022 yang Telah Kantongi Syarat Seleksi CPNS dan PPPK Namun Tidak Lolos, Apa Solusinya?

• Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga. 

• Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja

Halaman:

Editor: Isabella Nilam Mentari

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X