Anggaran Tunjangan Sertifikasi Guru Dihapus untuk Tahun Ajaran Baru? Ini Penjelasan Kemenkeu Sri Mulyani

Benarkah anggaran tunjangan sertifikasi guru dihapus untuk tahun ajaran baru 2022/2023?

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Belakangan ramai perbincangan soal tunjangan sertifikasi guru dihapus pada kurikulum Merdeka Belajar yang sudah mulai diterapkan di tahun ajaran baru 2022/2023.

Jika memang tunjangan sertifikasi guru dihapus, apakah ada penggantinya demi kesejahteraan para pendidik?

Menjawab keresahan beberapa pertanyaan di atas, berikut pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dilansir dari Channel YouTube Papa Ruby.

Dalam sidang kabinet terbatas, Menteri Keuangan Sri Mulyani membahas pokok kebijakan fiskal bersama Presiden dan Wakil bersama para Menteri lainnya.

"Bapak ibu sekalian hari ini dalam sidang kabinet terbatas bersama Bapak Presiden, Wakil Presiden dan para Menteri membahas mengenai pokok-pokok kebijakan fiskal untuk tahun 2023," ucap Sri Mulyani

Susunan APBN 2023 dilakukan dalam proses yang panjang, untuk menetapkan postur serta indikasi pagu dari setiap Kementerian dari berbagai lembaga.

Baca Juga: Alasan Tunjangan Sertifikasi Guru Dihapus untuk PNS Golongan Ini, Resmi dari Kemendikbud

"Seperti diketahui, untuk penyusunan APBN 2023 tahun depan memang diperlukan suatu proses yang cukup panjang termasuk dalam pembahasan sidang kabinet untuk menetapkan posturnya dan kemudian indikasi dari pagu dari setiap Kementerian lembaga," katanya

Diharapkan di tahun 2023 akan ditandai menurunnya pandemi, kemudian masuk pada endemi, sehingga dapat mengurangi beban dan tekanan perekonomian masyarakat.

"Pertama kami menyampaikan bahwa kondisi tahun 2023 diharapkan akan ditandai dengan pandemi yang mulai menurun, dan kemudian masuk pada periode endemi sehingga ini menjadi salah satu hal diharapkan akan mengurangi beban dan juga mengurangi tekanan masyarakat dan perekonomian," lanjutnya

Oleh karena itu dalam kebijakan fiskal di tahun 2023 akan difokuskan dalam program-program yang mendukung pemulihan ekonomi terutama yang ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden seperti di bawah ini.

1. Pembangunan kualitas SDM

2. Pembangunan infrastruktur