HLKI Jabar: Bayar Pertalite via Aplikasi MyPertamina Adalah Pemaksaan

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- PT Pertamina (Persero) berencana mengatur pembelian jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) solar dan pertalite penugasan melalui aplikasi MyPertamina. Pembeli pertalite wajib mendaftar ke aplikasi MyPertamina per 1 Juli 2022 mendatang.

Pembeli dapat membayar pertalite yang dibeli menggunakan aplikasi LinkAja yang terhubung langsung dengan MyPertamina.

Menanggapi rencana kebijakan tersebut, Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jabar Banten DKI Jakarta, Firman Turmantara menyebut, penggunaan aplikasi LinkAja sebagai metode pembayaran BBM adalah pemaksaan terhadap konsumen.

Baca Juga: Selamat! BSU 2022 Cair Hanya ke Rekening Bank Ini, Cek Nama Penerima BSU BPJS Ketenagakerjaan Segera

Menurutnya, semestinya PT Pertamina memberikan opsi atau hak memilih bagi konsumen dalam sistem pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang hak untuk memilih.

"Setiap kebijakan dalam pemilihan satu metode atau cara harus ada pilihan. Tetap harus ada pilihan (dalam opsi pembayaran), jadi itu memberikan kemudahan bagi masyarakat. Hak memilih itu termasuk dalam hak asasi manusia," kata Firman ketika berbincang, Selasa, 28 Juni 2022.

Kata Firman, apabila konsumen membeli pertalite tetap diharuskan menggunakan LinkAja sebagai metode pembayaran BBM, maka terdapat sejumlah aspek hukum yang berpotensi dilanggar dan menjadi bentuk pemaksaan terhadap konsumen.

Baca Juga: Apakah Gaji 13 2022 Cair 1 Juli Kena Potongan? Simak Pasal 13 Peraturannya

Setidaknya terdapat enam UU yang diabaikan, mulai dari UU Perlindungan Konsumen, UU Hak Asasi Manusia, UU tentang sistem pembayaran, UU tentang keuangan, UU kebijakan publik, dan UU mata uang.