PPDB 2022: Saber Pungli Jabar Minta Kepala Sekolah Tidak Tergiur Duit

- Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
[Ilustrasi Suap] PPDB 2022: Saber Pungli Jabar Minta Kepala Sekolah Tidak Tergiur Duit (Pixabay)
[Ilustrasi Suap] PPDB 2022: Saber Pungli Jabar Minta Kepala Sekolah Tidak Tergiur Duit (Pixabay)
LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Satuan tugas sapu bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) Jawa Barat (Jabar) meminta kepala sekolah tidak terigur tawaran uang suap dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB 2022
 
Anggota Tenaga Ahli Satgas Saber Pungli Jabar, M. Irianto mengatakan, PPDB 2022 harus bersih dari pratik suap dan pungli.
 
Menurutnya, kunci dari terhindarnya persoalan suap dan punglo ada pada kepala sekolah. Sehingga, dia meminta kepala sekolah harus bersih dalam melaksanakan PPDB 2022.
 
 
"Kepala sekolah jangan sampai tergiur oleh uang sogokan atau pungli dari orang tua murid," ujar Irianto ketika berbincah, Senin, 23 Mei 2022.
 
Irianto menuturkan, masyarakat khususnya warga Jabar belum semuanya dapat menerima kekalahan dari PPDB.
 
Dengan begitu, banyak jalur-jalur yang dibuat secara ilegal demi memasukkan anaknya ke sekolah favorit dengan melakukan suap dan pungli pada kepala sekolah
 
 
"Dengan jalur-jalur itulah justru membuat peluang oleh pihak-pihak tertentu dengan cara-cara yang tidak benar, dan banyak kepala sekolah masih tergiur juga," ungkapnya. 
 
Konflik setiap PPDB hampir tidak pernah berubah setiap tahunnya. Irianto bilang, kasus pertama yang sering muncul yakni masalah perpindahan sekolah anak
 
Menurut Irianto, persoalan tersebut dipastikan tetap ada dari beberapa tahun kemarin. 
 
 
"Setelah persoalan perpindahan, kemudian pungutan, setiap tahun pasti saja ada dan begitu terus," ucapnya. 
 
Irianto meminta kepada masyarakat yang mengetahui dugaan pungli dan beberapa tindakan di luar aturan PPDB 2022, sebaiknya langsung melaporkan ke Satgas Saber Pungli daerah masing-masing. 
 
Kemudian nantinya, laporan dipastikan akan dipelajari terlebih dahulu apakah proses selanjutnya melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau Aparat Penegak Hukum (APH).
 
"Kalau kasus itu kental dengan perbuatan korupsi dan pungli, artinya tindak pidanya besar, maka akan APH. Tapi kalau kasusnya prosedur, mungkin akan ditindak secara APIP," katanya.
 
 
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil alias RK sebelumnya juga sudah memperingati pengawasan PPDB 2022 Jabar akan dilakukan secara ketat. Dia berharap PPDB di Jabar lancar dan tidak banyak dinamika. 
 
"Kami siaga satu urusan pelanggaran PPDB. Ada tim saber pungli yang siapkan. Memantau jika ada upaya pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menyiasati aturan yang sudah sangat adil ini," kata dia.

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X