Ojek Online Demo di Bandung dan Surabaya, Kemenhub Kontak Kominfo

- Jumat, 25 Maret 2022 | 16:47 WIB
Ratusan ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Bandung pada Kamis, 24 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB. (Ayobandung.com/Muslim Yanuar Putra)
Ratusan ojek online melakukan aksi unjuk rasa di depan Balai Kota Bandung pada Kamis, 24 Maret 2022 sekitar pukul 11.30 WIB. (Ayobandung.com/Muslim Yanuar Putra)

SURABAYA, AYOBANDUNG.COM -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan berkoordinasi dengan Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) usai para demo ojek online digelar di Bandung dan Surabaya, Kamis, 24 Maret 2022.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan ojek online tidak hanya di bawah Kemenhub, tetapi juga kementerian lain sehingga diperlukan koordinasi.

"Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan beberapa kementerian, termasuk Kominfo. Beberapa masalah double order dan manipulasi jarak akan kami coba sampaikan kepada operator. Saya akan mengakomodir beberapa masukan terkait regulasi payung hukum mengenai ojek online dan mengundang sejumlah pengemudi dari daerah-daerah," ujar Budi, dalam keterangan resminya, Jumat, 25 Maret 2022.

Baca Juga: Ratusan Ojol Geruduk Balai Kota Bandung, Potongan Aplikator Dinilai Tidak Masuk Akal

Budi menuturkan, Kemenhub akan mengupayakan perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online sebagai mitra kerja operator.

Tuntutan lainnya dari pengemudi ojek online adalah mengenai ketentuan tarif bersih yang diterima pengemudi. Para pengemudi juga meminta Kemenhub untuk mengevaluasi biaya tambahan yang dikenakan oleh aplikator.

"Kemenhub melalui Ditjen Hubdat sudah menbuat regulasi baik terkait ojek online maupun angkutan sewa khusus. Semuanya untuk kepentingan keselamatan kita, maupun hubungan kemitraan antara pengemudi dan aplikator," ujar dia.

Kemenhub, kata Budi, akan mengevaluasi kembali penerapan tarif ojek online oleh operator yang berlaku sekarang.

Kemenhub telah menerbitkan Peraturan Menteri nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat sebagai regulasi yang khusus mengatur mengenai ojek online dan berlaku sejak Maret 2019.

Halaman:

Editor: Fira Nursyabani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X