PHK Massal Berita Satu, AJI Jakarta dan LBH Pers Dorong Perusahaan Lakukan Pendekatan Partisipatif

- Kamis, 17 Maret 2022 | 08:02 WIB
AJI Jakarta menanggapi masalah PHK massal Berita Satu.
AJI Jakarta menanggapi masalah PHK massal Berita Satu.

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- PHK massal Berita Satu TV diputuskan manajemen dengan dalih kerugian perusahaan imbas pandemi Covid-19. Selain itu, adanya disrupsi media juga mendorong tergerusnya lini bisnis di perusahaan ini.

Ratusan karyawan terancam tidak dapat lagi bekerja di PT First Media News yang merupakan anak perusahaan dari Lippo Group. Dalam keterangan resmi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta yang diterima Ayobandung.com, diketahui kebijakan PHK massal Berita Satu ini diumumkan melalui zoom meeting pada Selasa, 15 Maret 2022.

AJI Jakarta mengatakan, Manajemen Berita Satu kemudian memanggil satu per satu karyawan untuk menyampaikan status kerja dan diminta untuk menandatangani surat pemutusan hubungan kerja tanpa memberikan penjelasan secara terbuka alasan dilakukan PHK massal Berita Satu. Rencana penyampaian surat PHK ini mulai dilakukan sejak 16 Maret hingga 18 Maret mendatang.

Baca Juga: Derita Nasib Buruh Bandung Barat, Kena PHK Tanpa Kejelasan

Terkait kebijakan PHK massal ini, AJI Jakarta dan LBH Pers mendorong pihak perusahaan agar transparan menyampaikan seluruh masalah perusahaan yang berdampak langsung kepada karyawan.

"Selain itu, kami juga mendorong agar perusahaan membuka ruang dialog guna mewujudkan keadilan serta menunjang pemenuhan hak-hak pekerja," tulis AJI Jakarta, Kamis, 17 Maret 2022.

Pemutusan hubungan kerja terbanyak di industri media sepanjang pandemi ini telah berdampak besar terhadap pekerja media. Satu sisi, lapangan pekerjaan dalam situasi pagebluk sulit diperoleh.

Maka dari itu, AJI Jakarta dan LBH Pers juga mendesak agar lembaga yang berwenang menangani ketenagakerjaan, seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DKI Jakarta, Pengawas Ketenagakerjaan, hingga Kementerian Ketenagakerjaan turut serta terlibat mengawal permasalahan ini.

Selain itu, AJI Jakarta dan LBH Pers mendesak pemerintah bersama pihak legislator mencabut dan membatalkan UU Cipta Kerja serta peraturan turunan di bawahnya yang tidak berpihak kepada pekerja.

Halaman:

Editor: Fira Nursyabani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X