Pesan Presiden Jokowi di Puncak Peringatan Hari Pers Nasional 2022, Janji Kawal Terbitnya Publisher Right

KENDARI -- Presiden Indonesia, Joko Widodo, berjanji akan mengawal terbitnya Publisher Right untuk mengatur atau mereduksi monopoli yang berlebihan dari platform global.

Hal tersebut ia sampaikan melalui video conference dari Istana Bogor dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional 2022 di halaman Masjid Al Amin, Kendari, Rabu 9 Februari 2022.

Jokowi mengatakan dalam dua tahun terakhir industri pers menghadapi tekanan yang sangat berat. Selain pandemi, media massa di Tanah Air khususnya online menghadapi disrupsi digital. Dia menyebutkan platform raksasa asing telah menggerus perekonomian Indonesia.

Baca Juga: Lokasi Puncak Perayaan HPN 2022 Dipindah ke Masjid Terapung Al Alam   

"Ekosistem industri pers perlu ditata lagi agar semakin baik tata kelolanya. Kita atur bagi hasil yang adil antara publisher dengan platform global," katanya.

Jokowi menjelaskan, pemerintah sudah menerima draft Publisher Right yang diajukan oleh Dewan pers dan kini sedang dimatangkan.

"Ada beberapa pilihan yang bisa segera kita putuskan, apakah membentuk UU baru, merevisi UU yang ada atau yang paling cepat dengan Peraturan Pemerintah," katanya.

Baca Juga: 6 Obyek Wisata Paling Menarik di Kendari, Tempat HPN 2022 Berlangsung

Satu hal yang pasti, kata Jokowi, pemeirntah akan mendorong kementerian terkait agar Publisher Right ini segera terbit.

Sementara Ketua Umum PWI Pusat, Atal S Depari, mengucapkan terima kasih kepada presiden telah memperhatikan dengan seksama pentingnya Publisher Right.

Atal menjelaskan Indonesia ibarat tambang emas yang diperebutkan oleh negara asing melalui berbagai platform digital. Sayangnya kekayaan itu tidak bisa dinikmati oleh bangsa Indonesia. Sebagian besar keuntungan justru diraup oleh platform digital.

"Kami sangat membutuhkan publisher right karena kemandirian itu yang menjadi prioritas utama kami," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama Ketua Dewan Pers, Mohammad Nuh, mengatakan Indonesia sedang digempur oleh platform global yang tidak menguntungkan bagi pelaku di industri pers Tanah Air.