Hindari Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Ajak Masyarakat Tunda Liburan

AYOBANDUNG.COM--Pemerintah telah mengeluarkan aturan resmi pelaksanaan  Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di seluruh Indonesia dalam  periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Imbauan dan regulasi lain juga telah ditetapkan guna  menekan risiko peningkatan mobilitas masyarakat, seperti tercantum dalam Inmendagri Nomor 62  Tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kembali meningkatnya kasus COVID-19. 

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Sudirman  menegaskan hal tersebut dalam Dialog dari Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) - KPCPEN, Selasa (30/11/2021) bertema Tunda Liburan untuk Keselamatan Bersama. 

“(Regulasi tersebut) dalam rangka mengantisipasi agar masyarakat kita saat libur Nataru berada di  wilayah masing-masing. Tunda liburan ini untuk keselamatan kita maupun saudara-saudara kita,”  ujar Sudirman.  

Untuk pengaturan lebih lanjut, Inmendagri akan ditindaklanjuti dengan surat edaran dari  kementerian terkait, maupun peraturan-peraturan dari pihak pemerintah daerah. Begitu pula  kepada para pelaku usaha, Sudirman juga mengharapkan untuk mengikuti peraturan yang berlaku,  di mana solusi-solusi yang ditawarkan pemerintah daerah akan ditindaklanjuti.  

“Masih ada liburan yang akan datang. Semoga kebijakan tunda liburan ini akan memberikan  keselamatan bagi kita semua,” tandasnya.  

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander  Ginting memaparkan pentingnya terus membangun kewaspadaan masyarakat bahwa pandemi  belum selesai. “Kendati ada pelonggaran, tapi kita harus tetap waspada karena virus masih ada.  Harus dibatasi supaya tidak ada mobilitas yang tinggi. Harus jadi atensi kita untuk mempertahankan  level PPKM yang sudah ada,” tutur Alex.  

Bila memang harus melakukan perjalanan antar daerah, Alex meminta masyarakat mematuhi  aturan pemerintah seperti keharusan vaksinasi, menggunakan PeduliLindungi, memastikan  kesehatan sebelum bepergian, aturan ganji genap, juga menerapkan tes PCR atau antigen sesuai  tujuan dan moda transportasi yang digunakan.  

Bersamaan, posko PPKM di berbagai wilayah, ruang publik, hingga level desa/kelurahan juga harus  dihidupkan, karena PPKM tetap menjadi salah satu instrumen handal untuk pengendalian pandemi.