Hindari Penyebaran Covid-19 saat Nataru, Satgas: Mobilitas Wajib Diturunkan 40 Persen

- Jumat, 19 November 2021 | 17:22 WIB
Ilustrasi -- ppembatasan mobilitas masyarakat menjadi strategi pemerintah untuk menurunkan risiko penyebaran Covid-19 di momen Libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. (Ayobandung.com/Robby Fathan/Magang)
Ilustrasi -- ppembatasan mobilitas masyarakat menjadi strategi pemerintah untuk menurunkan risiko penyebaran Covid-19 di momen Libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. (Ayobandung.com/Robby Fathan/Magang)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat menjadi strategi pemerintah untuk menurunkan risiko penyebaran Covid-19 di momen Libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru.

Menurut juru bicara Satgas Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, momen libur panjang kerap dimanfaatkan masyarakat untuk bepergian keluar rumah, yang berpotensi mengurangi kedisiplinan protokol kesehatan.

"Maka tidak heran jika kemampuan Covid-19 untuk menyebar ke lebih banyak orang dalam waktu yang bersamaan dapat terjadi," kata Wiku dinukil Suara.com.

Baca Juga: Link Download WhatsApp GB APK 2021 dan Fitur Lengkapnya, Bisa Kirim Pesan Terjadwal

Penularan seperti ini mengakibatkan kenaikan kasus signifikan dan penambahannya bersifat berlipat ganda atau eksponensial. Di mana pola demikian tergambar pada angka reproduction number suatu penyakit yang berada di atas 1. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa semakin tinggi reproduction number suatu penyakit maka akan semakin besar peluang jumlah kasus positif terus meningkat begitu juga sebaliknya.

Jika merujuk pada studi oleh Noland di Tahun 2021 dengan judul “Mobility and the effective reproduction rate of Covid-19”, bahwa dibutuhkan pengurangan mobilitas masyarakat setidaknya 20-40% dari intensitas normal. Agar angka Rt berada di bawah 1 dan untuk menguranginya lebih besar lagi sampai menjadi 0.7 maka diperlukan pengurangan mobilitas lebih dari 40%.

"Jika hal ini dapat dilakukan maka banyak orang yang dapat tertular dari satu kasus positif maksimal hanya 1 orang atau bahkan 0 atau tidak ada sama sekali," jelasnya.

Untuk itu pemerintah sejauh ini sepakat menerapkan beberapa strategi. Di antaranya:

Pertama, pelarangan cuti atau libur bagi ASN, TNI, Polri, karyawan BUMN maupun swasta selama libur akhir tahun.

Halaman:

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X