Luhut dan Erick Thohir Diduga Terlibat Bisnis Tes PCR, Jokowi Didesak Reshuffle

- Rabu, 3 November 2021 | 16:14 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi); Jokowi didesak untuk segera melakukan reshuffle kabinet, khususnya Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir. (YouTube Sekretariat Presiden)
Presiden Joko Widodo (Jokowi); Jokowi didesak untuk segera melakukan reshuffle kabinet, khususnya Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir. (YouTube Sekretariat Presiden)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Presiden Jokowi atau Joko Widodo didesak untuk segera melakukan reshuffle kabinet, khususnya Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik YLBHI, Agustinus Edy Kristianto menilai kedua nama ini diduga telah terlibat dalam konflik kepentingan antara bisnis tes PCR di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) kebijakan pemerintah terkait penanganan Covid-19.

"Untuk memulihkan dan mengobati kekecewaan, rasa terluka masyarakat, Jokowi harus melakukan langkah yang 'radikal', dia harus melakukan perombakan kabinet di sektor yang disoroti masyarakat, di sektor yang potensi dugaan penyelewengannya tinggi, seperti kasus PCR ini, dua orang itu adalah pintu masuk," kata Agus dinukil Suara.com, Rabu (3/11/2021).

Baca Juga: Bocoran Spesifikasi Oppo A95 4G, Berapa Harga HP Oppo Terbaru Ini?

Dia menyebut kebijakan tes PCR untuk perjalanan yang berubah-ubah dalam waktu cepat belakangan ini juga disebabkan oleh konflik kepentingan antara pebisnis dan pemerintah, ketegasan Jokowi dinanti untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

"Kalau kita mau melawan Covid-19 masyarakat harus percaya sama pemerintah, sekarang tidak percaya loh, ah benar tidak ini (aturan) PCR, besok udah ganti lagi, nah itu kan menghambat," jelasnya.

"Jadi sepulangnya dari kunker ke Dubai, Presiden Jokowi harus benar-benar memikirkan ini," tegas Agus.

Agus juga meminta masyarakat harus memberikan sanksi sosial kepada pejabat-pejabat yang mengambil kesempatan dalam pandemi ini.

"Hukuman sosial harus berjalan, karena ini mau Pemilu, ini bisa jadi pendidikan politik bagi masyarakat bahwa kita tidak bisa asal memilih pemimpin kta, tidak tidak bisa bayar pajak doang tapi tidak diawasi, kita jangan gampang lupa dulu begini nyalon lagi dipilih lagi," tuturnya.

Halaman:

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X