Kisruh LIPI vs Pemkab Cianjur Soal Kebun Raya Cibodas Semakin Meruncing

- Jumat, 22 Oktober 2021 | 17:15 WIB
Pengunjung Kebun Raya Cibodas menikmati wisata alam.
Pengunjung Kebun Raya Cibodas menikmati wisata alam.

CIANJUR, AYOBANDUNG.COM — Kisruh pengelola wisata alam Kebun Raya Cibodas (KRC) dengan Pemerintah Kabupaten Cianjur kian meruncing, bahkan diindikasikan akan memutuskan kerja sama kalau tidak titik temu.

Kekisruhan antara Pemkab Cianjur dengan LIPI selaku pengelola Kebun Raya Cibodas ini berawal saat adanya pemungutan K-3 oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur di gerbang utama kawasan wisata Cibodas.

Saat bersamaan, LIPI yang menyerahkan pengelolaan wisata kepada pihak ketiga dalam hal ini PT Mitra Natuna Raya (MNR) juga menaikkan tiket masuk.

Kenaikan harga tiket masuk ke kawasan wisata Kebun Raya Cibodas per 19 Mei 2021 sesuai dengan Perpres No 26 tahun 2021. Dalam Perpres ini ditetapkan tarif tiket masuk Kebun Raya Cibodas pada hari biasa sebesar Rp15 ribu per orang, sedangkan weekend atau hari libur Rp25 ribu per orang.

Karena kita sudah ada komitmen dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, ada pajak retribusi sebesar Rp7000 per orang, lalu ditambah asuransi Rp500 per orang. Dijumlahkan dengan Perpres, maka hari biasa itu Rp22.500 dan weekend Rp 32.500.

Setelah tiga bulan berjalan, terjadi penurunan pengunjung yang cukup drastis. Upaya meningkatkan kunjungan ke Kebun Raya Cibodas dengan menghilangkan retribusi pajak yang masuk ke Pemkab Cianjur sebesar Rp7000 sudah berjalan kurang lebih dua bulan.

Menurut keterangan dari Disparpora Cianjur, menghilangkan retribusi pajak yang masuk ke Pemkab Cianjur dari tiket ke Kebun Raya Cibodas karena sudah ada penarikan retribusi K-3 di gerbang utama ke kawasan wisata Cibodas oleh Dinas Lingkingan Hidup.

Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak terima dengan keputusan sepihak LIPI dengan menghilanglan hak pemerintah daerah dalam bentuk retribusi pajak pada tiket masuk ke Kebun Raya Cibodas.

Hingga kini, pihak LIPI dengan Pemkab Cianjur  belum menemukan solusi dari kekisruhan ini. Bahkan Komisi B DPRD Cianjur mencoba memediasi, tapi saat diundang tidak datang.

Kekisruhan antara LIPI dengan Pemkab Cianjur semakin meruncing saat diadakan rapat kordinasi dengan Pemkab Cianjur yang diwakili Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) dan Dinas Lingkungan Hidup yang dimediasi Komisi B DPRD Cianjur, Kamis 21 Oktober 2021.

Namun sayang, pada rakor tersebut pihak LIPI tidak kunjung datang. Ketidakhadiran inilah yang menyebabkan Komisi B DPRD Cianjur beranggapan bahwa LIPI tidak punya itikad baik untuk membicarakan permasalahan ini.

Anggota Komisi B DPRD Cianjur dari Fraksi Partai Golkar, Asep Iwan, mengatakan, pada rakor kemarin pihak LIPI tidak hadir tanpa ada alasan apapun.

“Iya betul tidak hadir, seharusnya kalau menghormati Pemkab Cianjur dan juga DPRD Cianjur, seharusnya datang untuk bermusyawarah,” kata Asep Iwan pada Ayobandung.com saat dihubungi melalui telepon, Jumat 22 Oktober 2021.

Sementara itu, Plt Kepala Disparpora Kabupaten Cianjur Pratama Nugraha, mengatakan, pihaknya ingin ada pembicaraan untuk mencarikan solusi.

“Kita saling menghormati satu sama lain, baik Pemkab Cianjur terhadap LIPI maupun sebaliknya. Saya yakin, segala sesuatunya bisa dibicarakan,” tuturnya.

Halaman:
1
2

Editor: M. Naufal Hafizh

Tags

Terkini

RZ-Warbaks Tantang Kaum Muda Jadi Pengusaha Berdaya

Selasa, 25 Januari 2022 | 14:17 WIB

Ini Identitas Mayat yang Ditemukan Gosong di Cianjur

Minggu, 23 Januari 2022 | 18:15 WIB

Omicron Jabar Capai 33 Kasus, Terbanyak di Daerah Ini

Minggu, 23 Januari 2022 | 17:15 WIB

Pemkab Cianjur Darurat Kepala Sekolah Dasar

Jumat, 21 Januari 2022 | 21:23 WIB
X