Budayawan Gelar Aksi, Kemenyan Mengepul di Depan DPRD Jabar

- Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:02 WIB
Massa dari Aliansi Komunitas Budaya Jawa Barat melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Kamis 21 Oktober 2021. Dalam aksinya mereka menolak wisata glow di Kebun Raya Bogor (KRB), menuntut kepada pemerintah daerah untuk mengembalikan marwah KRB dan fungsi KRB sebagai tempat konservasi, cagar budaya, edukasi, sejarah, religi, dan rekreasi masyarakat. Selain itu, massa juga menuntut untuk mengembalikan pengelolaan KRB kepada negara.  (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)
Massa dari Aliansi Komunitas Budaya Jawa Barat melakukan unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Kamis 21 Oktober 2021. Dalam aksinya mereka menolak wisata glow di Kebun Raya Bogor (KRB), menuntut kepada pemerintah daerah untuk mengembalikan marwah KRB dan fungsi KRB sebagai tempat konservasi, cagar budaya, edukasi, sejarah, religi, dan rekreasi masyarakat. Selain itu, massa juga menuntut untuk mengembalikan pengelolaan KRB kepada negara. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Perwakilan Budayawan Bandung dan Bogor Raya menggelar unjuk rasa di halaman Pintu Utama Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pada Kamis, 21 Oktober 2021. Aksi demo ini merupakan aksi lanjutan demo di Kebun Raya Bogor (KRB) beberapa waktu lalu.

Para Budayawan ini menolak alih fungsi dan pengelolaan KRB oleh pihak swasta. Terpantau puluhan budayawan dari berbagai kelompok melakukan orasi yang dimulai dari depan Gedung Sate dan bergerak menuju Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat.

Ketua Majelis Adat Sunda Ari Mulya Subagja mengatakan, pengalih fungsian Kebun Raya Bogor dari pihak pengelola membuat para budayawan melakukan aksi lanjutan ini.

Baca Juga: Destinasi Wisata Edukasi Baru di Bogor: Glow Kebun Raya Bogor

"Kebun Raja (Bogor) dialihfungsikan, dari fungsi edukasi, penelitian, hingga sakral untuk masyarakat. Sekarang pihak swasta dimasukkan untuk mengelola Kebun Raya Bogor, bukan sama pemerintah lagi," ujar Ari pada Kamis, 21 Oktober 2021.

Menurut Ari, perpindahan pengelola dan alih fungsi ini membuat masyarakat sulit untuk bisa mengakses fasilitas Kebun Raya Bogor. Salah satunya harga tiket masuk yang mahal bagi masyarakat.

"Ada program swasta yang jelas berorientasi menghasilkan uang, Ini merusak tatanan wilayah Kebun Raya. Termasuk pepohonan, radiasi lampu, polusi udara dan lain sebagainya. Jadi sakralitas Kebun Raya sudah tidak ada," bebernya.

Baca Juga: ATR BPN Bogor Angkat Bicara Soal Sengketa Lahan Sentul City vs Rocky Gerung

Selain itu, tuntutan yang diajukan ke DPRD Provinsi Jawa Barat melalui orasi ini yaitu menolak segala bentuk swastanisasi di seluruh kabuyutan dan tanah tanah sakral Khususnya di Jawa Barat.

Halaman:

Editor: Fira Nursyabani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Cianjur Kekurangan Ratusan Guru dan Nakes

Senin, 29 November 2021 | 19:35 WIB

4 Tuntutan Lengkap Demo Buruh di Gedung Sate

Senin, 29 November 2021 | 15:30 WIB

Ketua PWI Jabar Hadiri Konferensi Wilayah PWI Karawang

Sabtu, 27 November 2021 | 18:34 WIB

72 Kepala Sekolah SMP Cianjur Dirotasi

Jumat, 26 November 2021 | 12:29 WIB
X