Pemerintah Pusat Didorong Segera Bangun Jalur Puncak 2

- Senin, 20 September 2021 | 09:50 WIB
Petugas gabungan saat melakukan pemeriksaan terhadap para pengendara di Simpang Gadog, Puncak, Kabupaten Bogor. (Ayobogor.com/Yogi Faisal)
Petugas gabungan saat melakukan pemeriksaan terhadap para pengendara di Simpang Gadog, Puncak, Kabupaten Bogor. (Ayobogor.com/Yogi Faisal)

BOGOR, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Pemkab Cianjur sepakat untuk mendorong pemerintah pusat sesegera mungkin membangun Jalur Puncak 2 untuk atasi kemacetan di kawasan Puncak.

Bupati Bogor Ade Yasin mengatakan, meski saat ini pemerintah pusat sedang melakukan kajian untuk mengatasi kemacetan Puncak, namun baik Pemkab Bogor maupun Pemkab Cianjur sepakat untuk mendorong pemerintah pusat melakukan pembangunan Jalur Puncak 2.

Baca Juga: 5 Kebiasaan Tak Terduga Ini Picu Penyakit Kronis, Jangan Sepelekan!

Ade Yasin menilai, meski saat ini pemerintah sedang melakukan ujicoba penerapan ganjil genap di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor demi mengurai kemacetan dan penumpukan kendaraan. Sudah saatnya pemerintah pusat membangun jalan lain demi mengurangi volume kendaraan yang melintas di kawasan Puncak Kabupaten Bogor.

"Jalur Puncak 2 ini nantinya akan berada di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur. Nantinya jalan ini akan membentang mulai dari Sirkuit Sentul yang berada di akses pintu tol Jagorawi dengan Istana Cipanas yang berada di jalan Nasional Puncak-Cianjur serta Cariu yang berada di jalan provinsi ruas Transyogi," katanya, saat memantau penerapan ganjil genap di kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Sabtu 18 September 2021 kemarin.

Ade Yasin menilai, Jalur Puncak 2 ini nantinya akan memiliki peran vital dalam meningkatkan infrastruktur jaringan jalan regional di wilayah Jawa Barat, dan akan menghubungkan wilayah Kabupaten/Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang. Serta memberikan manfaat untuk tiga provinsi yakni Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.

Efisiensi Jalur Puncak 2

Berdasarkan hasil kajian pihaknya, pembangunan Jalur Puncak 2 ini akan menciptakan efisiensi jarak tempuh sekitar 16 persen. Serta dapat mengurangi tingkat kemacetan di kawasan Puncak Kabupaten Bogor sebesar 50 persen.

Baca Juga: Lubang Ozon Kutub Selatan Lebih Besar dari Antartika, Apa yang Akan Terjadi?

"Apalagi di beberapa titik yang dilalui Jalur Puncak 2 ini memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk bisa dikembangkan. Jadi saat nanti Jalur Puncak 2 ini dibangun, konsentrasi wisata masyarakat bisa terpecah tidak lagi fokus ke kawasan Puncak," ujarnya.

Demi membangun Jalur Puncak 2, setidaknya pemerintah mesti menyiapkan anggaran sebesar Rp5 triliun. Oleh karenanya, Pemkab Bogor dan Pemkab Cianjur butuh bantuan dari pemerintah pusat untuk merealisasikan pembangunan tersebut.

"Karena keterbatasan anggaran yang ada di daerah, tentunya pemerintah daerah membutuhkan bantuan pendanaan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Agar pembangunan Jalur Puncak 2 ini bisa direalisasikan," ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan Bupati Cianjur Herman Suherman. Kemacetan di kawasan Puncak Kabupaten Bogor setidaknya memberikan dampak tersendiri bagi pihaknya. Sebab, kemacetan Puncak setidaknya menjadi salah satu alasan malasnya wisatawan untuk datang ke Kabupaten Cianjur

"Kami Kabupaten Cianjur sangat merasakan imbasnya, dulu wilayah Cipanas itu ramai wisatawan sekarang sepi. Sekarang kalau mau ke Cianjur, dari Jakarta Puncak macet. Dari Bandung mau ke Cianjur juga macet. Dari Sukabumi juga macet. Sehingga kami di Kabupaten Cianjur sangat terdampak dengan sepinya wisatawan. Orang-orang pasti sudah lelah mau ke Cianjur akibat berlama-lama di jalan karena macet, akhirnya mereka tidak sampai masuk Cianjur,” keluhnya.

Baca Juga: Cara Daftar Vaksin Bandung Barat Update Terbaru September 2021, Catat Link dan Lokasinya

Herman berharap, aspirasi ini bisa didengar oleh pemerintah pusat. Mengingat saat ini pemerintah sedang fokus mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

"Semoga apa yang kami keluhkan, harapan yang kami sampaikan dapat didengar oleh pemerintah pusat," tutupnya.

Editor: Rizma Riyandi

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kasus Narkotika Mendominasi Sidang di PN Cianjur

Selasa, 19 Oktober 2021 | 21:00 WIB
X