Puluhan Pembeli Surat Vaksin Palsu Diburu Polda Jabar

- Selasa, 14 September 2021 | 18:17 WIB
Polda Jabar berhasil mengungkap pembuatan jasa sertifikat vaksin palsu, Selasa, 14 September 2021. (Ayobandung.com/Gelar Aldi S)
Polda Jabar berhasil mengungkap pembuatan jasa sertifikat vaksin palsu, Selasa, 14 September 2021. (Ayobandung.com/Gelar Aldi S)
CINAMBO, AYOBANDUNG.COM — Polda Jabar telah mengantungi data-data pembeli sertifikat vaksin palsu dari dua mantan relawan vaksinasi Covid-19.
 
Nantinya, polisi akan memburu mereka dan akan diselidiki lebih lanjut terkait motif pembelian sertfikat vaksin tersebut.
 
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jabar Kombes Pol Arif Rahman mengatakan, dua mantan relawan vaksinasi itu bekerja secara terpisah. 
 
Pihaknya mengamankan sembilat sertifikat vaksin siap edar dari tersangka JO. Sedangkan hasil pengungkapan sindikat IF, MY, dan HH, pihaknya mendapat 26 surat vaksin yang sudah dijual.
 
"Kepada pengguna ini (pembeli sertifikat vaksin palsu), akan kita kejar dan ungkap. Kami sudah usulkan (pengungkapan dan data) ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes)," ujar Arif dalam konferensi pers di Gedung Ditlantas Polda Jabar, Selasa, 14 September 2021.
 
Sertifikat Vaksin Palsu Pembeli Bisa Dibatalkan
 
Arif melanjutkan, pihaknya telah menyerahkan data-data pembeli itu kepada Kemenkes. Ia berharap, Kemenkes bisa menangguhkan atau membatalkan sertifikat tersebut, supaya tidak digunakan untuk hal-hal tertentu.
 
Dengan data itu juga, pihaknya beserta jajarannya akan menyelidiki motif dan pemanfaatan sertifikat vaksin itu oleh para pembeli.
 
"Untuk pembeli ini juga akan diselidiki lagi apakah mereka memang ingin beli karena faktor ketidaktahuan atau ada faktor lain. Ini harus dipastikan," ujar Arif.
 
Kemenkes akan Blokir Surat Vaksin Palsu
 
Di tempat yang sama, Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr. Anas Maruf berterima kasih atas pengungkapan ini.
 
Ia pun akan menindaklanjuti informasi perihal data pembeli yang diserahkan oleh Polda Jabar, untuk membatalkan penggunaan sertifikat vaksin oleh para pembeli itu. Ia menegaskan, sertifikat vaksin diperuntukkan bagi masyarakat yang sudah divaksin.
 
"Vaksinasi ini penting untuk mencapai kekebalan kelompok," ujar Anas.
 
Masyarakat Diharap Ikut Vaksinasi
 
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Erdi A. Chaniago mengajak masyarakat untuk segera divaksin.
 
Ia menegaskan kepada masyarakat agar tidak mencari jalan pintas seperti membeli sertifikat vaksin sebelum disuntik vaksin.
 
Karena menurutnya, program vaksinasi ini bermanfaat dan salah satu upaya dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Jabar dan Indonesia.
 
"Masyarakata jangan takut melaksanaan vaksin karena itu aman dan dijamin pemerintah," ujarnya.
 
Pelaku Terancam 12 Tahun Penjara dan Denda Rp12 Miliar 
 
Polisi berhasil menangkap pelaku pembuat sertifikat vaksin palsu. Penyidik dari Dit Reskrimsus Polda Jabar ini mengamankan akun Facebook bernama Jojo di Jalan Soekarno Hatta No. 748, Bandung, pada 27 Agustus 2021.
 
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Erdi A. Chaniago menjelaskan, tersangka JR menawarkan jasa pembuat sertifikat vaksin tanpa perlu disuntik vaksin Covid-19 terlebih dahulu.
 
Modus operandi yang digunakan oleh JR, kata Erdi, ia menawarkan jasa tersebut di Facebook dengan akun yang bernama Jojo.
 
 
Setelah ada yang memesan, JR meminta NIK KTP pada pemesan tersebut dan JR membuat sertifikat vaksin ini di kediamannya.
 
"Cara membuat sertifikat vaksin, (pelaku) mengakses di website primary care, kemudian JR memasukkan data berupa NIK pemesan, dan pemesan mendapatkan sertifikat vaksin Covid-19 tanpa melakukan penyuntikan vaksin," ujar Erdi saat konferensi pers di Gedung Ditlantas Polda Jabar, Selasa, 14 September 2021.
 
Dari modusnya ini, pelaku JR sudah membuat sembilan sertifikat Covid-19 tanpa proses suntik vaksin ke berbagai daerah di wilayah Indonesia.
 
Atas perlakuannya ini, tersangka JR disangkakan dengan pasal-pasal berikut ini:
  • Pasal 62 ayat 1 JO Pasal 9 ayat (1) Huruf C Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  • Pasal 115 Jo Pasal 65 ayat (2) Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
  • Pasal 48 ayat (1) JO Pasal 35 Undang-undang RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
  • Pasal 266 ayat (1) dan atau Pasal 268 ayat (1) KUHP
"Ancaman kurungan paling tinggi 12 tahun penjara dan denda paling banyak Rp12 miliar," katanya.
 
 
Sebelumnya, tersangka JR dalam menyebarluaskan dagangannya ini memasang harga cukup terjangkau, yakni dimulai dari Rp 100.000 per sertifikat vaksin.
 
"Yang bersangkutan memberikan harga sertifikat vaksin tersebut Rp100.000-Rp 200.000 per sertifikat," ujarnya.
 

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jawa Barat Diklaim Sudah Bebas dari Zona Oranye

Jumat, 24 September 2021 | 22:27 WIB

UID-Gajah Tunggal Teruskan Sentra Vaksinasi di Karawang

Kamis, 23 September 2021 | 13:09 WIB

22 Persen Pengguna Narkoba Cianjur Didominasi Pelajar

Rabu, 22 September 2021 | 21:24 WIB

Bupati Yakin Cianjur Sudah Layak PPKM Level 1

Rabu, 22 September 2021 | 18:06 WIB

Kecelakaan Maut di Tol Cipali, Empat Orang Tewas

Rabu, 22 September 2021 | 11:40 WIB
X