Penyebar Data Sertifikat Vaksin Covid-19 Jokowi Bisa Dipidana, Ini Pengunggahnya!

- Jumat, 3 September 2021 | 14:13 WIB
sertifikat vaksin Covid-19 Jokowi bocor. Seorang warganet mengunggah foto surat keterangan vaksinasi atau sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa menyensor Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya. (Twitter)
sertifikat vaksin Covid-19 Jokowi bocor. Seorang warganet mengunggah foto surat keterangan vaksinasi atau sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa menyensor Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya. (Twitter)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- sertifikat vaksin Covid-19 Jokowi bocor. Seorang warganet mengunggah foto surat keterangan vaksinasi atau sertifikat vaksin Covid-19 milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa menyensor Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya.

Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh menyebut adanya sanksi pidana bagi siapapun yang berusaha mengakses data kependudukan orang lain.

Zudan menilai kalau peristiwa tersebut tidak termasuk ke dalam kategori kebocoran NIK. Namun, menurutnya hal tersebut menunjukkan kalau ada upaya untuk memperoleh informasi data milik orang lain.

Baca Juga: Diabetes hingga Sakit Ginjal Terdeteksi Lewat Bau Keringat, Cek Sekarang!

"Ini bukan kebocoran NIK, tetapi menggunakan data orang lain untuk mendapatkan data informasi orang lain. Ada sanksi pidananya untuk hal seperti ini," kata Zudan kepada wartawan dinukil Suara.com, Jumat (3/9/2021).

Selain itu, Zudan menganggap kalau Aplikasi PeduliLindungi itu bisa diakses oleh siapapun. Demi keamanan data pribadi, maka menurutnya perlu adanya pemasangan keamanan yang berlapis.

"Saran saya untuk Aplikasi PeduliLindungi perlu 2 Factors Authentication (2FA), tidak hanya dengan NIK saja. Bisa dengan biometrik atau tanda-tangan digital," tuturnya.

Bukan hanya di Aplikasi PeduliLindungi, nomor identitas kependudukan (NIK) masyarakat juga seringkali terpampang bebas di internet. Zudan menyebut kalau hal tersebut disebabkan masyarakat yang sering meninggalkan foto kopi KTP serta Kartu Keluarga (KK) saat mengurus administrasi.

Sanksi yang dimakasud Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 95A menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sesuai dengan ketentuan pasal 79 ayat 3 dan data pribadi seperti diatur dalam pasal 86 ayat (1a) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 25 juta.

Halaman:

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Akhirnya, Toilet SPBU Gratis!

Sabtu, 27 November 2021 | 12:30 WIB

20 Link Twibbon Hari Menanam Pohon Indonesia 2021

Jumat, 26 November 2021 | 20:08 WIB

Resmi, PPKM Level 3 Diterapkan di Semua Daerah

Rabu, 24 November 2021 | 20:28 WIB
X