Buntut Pungli yang Dialami PNS Husein Ali, Ridwan Kamil Minta Kepala BKPSDM Pangandaran Dinonaktifkan

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Pada Rabu 10 Mei 2023 lalu Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat bertemu dengan Husein Ali Rafsanjani, seorang guru PNS Pangandaran yang saat ini tengah ramai dibicarakan atas kisahnya mengalami pungutan liar (pungli) yang berakhir dengan mundurnya ia jabatannya.

Diketahui Ridwan Kamil yang juga berperan sebagai pembina PNS di Jabar berjanji membantu permasalahan Husein Ali agar mendapat keadilan.

Ridwan Kamil juga telah merekomendasikan kepada Bupati Pangandaran agar menonaktifkan sementara Dani Hamdani selaku kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pangandaran.

Baca Juga: Trotoar di Kota Bandung Banyak Rusak, Digunakan PKL dan Parkir Liar

Keputusan menonaktifkan Kepala BKPSDM tersebut dilakukan Ridwan Kamil setelah bertatap muka dengan Husein Ali.

Husein Ali mengaku mendapat intimidasi secara verbal pada saat dirinya disidang di gedung BKPSDM Kabupaten Pangandaran.

"Saya tadi pagi sudah merekomendasikan agar Bupati Pangandaran menonaktifkan sementara kepala BPSDM Pangandaran, sambil tim Inspektorat melakukan penyelidikan kasus ini secara objektif dan transparan," ungkap Ridwan Kamil.

Jika nantinya Dani Hamdani terbukti bersalah melakukan pungli seperti yang dikatakan oleh Husein Ali, Ridwan Kamil berjanji akan menindak secara tegas sesuai undang-undang yang berlaku.

Baca Juga: Hengky Kurniawan Terlibat Kasus Dugaan Korupsi, Warga KBB Ternyata Banyak Mengeluh soal Jalan Rusak

Namun apabila pungli yang dikisahkan oleh Husein Ali tidak terbukti, maka pria yang disapa Kang Emil itu akan segera memikirkan solusi terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak.

Ridwan Kamil berjanji pihaknya akan segera memberikan solusi terbaik untuk menuntaskan persoalan ini tanpa merugikan salah satu pihak baik Husein Ali maupun Pemda Kabupaten Pangandaran.

Sebelum bertemu dengan Husein Ali, sebelumnya Ridwan Kamil sudah bertemu dengan pihak Pemkab Pangandaran.

Dari pertemuan tersebut pihak Pemkab menyatakan bahwa biaya akomodasi dan kegiatan lain pada Latsar telah dianggarkan namun masih dialihkan untuk penanganan Covid-19.

Baca Juga: Dilaporkan ke KPK Diduga Terlibat Suap Rotasi Jabatan, Hengky Kurniawan Masih Sibuk Pamer Ini di Bandung Barat