AHY Tolak Jabatan Menpora, Kekeh Sebagai Pemimpin Oposisi, Ini Hal yang Diperjuangkan

- Kamis, 30 Maret 2023 | 21:27 WIB
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat jumpa pers usai takziah ke Ridwan Kamil. (Ayobandung.com/Kavin Faza)
Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat jumpa pers usai takziah ke Ridwan Kamil. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, menyatakan jika dirinya tak berminat menggantikan posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Zainudin Amali.

AHY yakin dirinya dan Partai Demokrat akan tetap berada di kubu oposisi pemerintah. Dengan demikian, suasana demokrasi di Indonesia tetap sehat karena kehadiran partai oposisi bisa mengkoreksi setiap kebijakan.

"Insyaallah saya tetap dalam posisi ini. Demokrat itu sebagai partai oposisi. Kami juga bangga menjalankan peran sebagai oposisi," jelas AHY di Parongpong, Bandung Barat, Kamis 30 Maret 2023.

Baca Juga: Rangkaian Jadwal Misa Minggu Palma 2023 Katedral Surabaya Gereja Katolik Hati Kudus Yesus

"Kami punya prinsip kalau gak ada partai di luar pemerintah bagaimana melakukan check and balance. Demokrasi hanya akan sehat dan tumbuh dengan baik jika ada kekuatan partai di luar, jadi tidak semua berada di dalam pemerintahan," tambahnya.

Diketahui sebelumnya, AHY santer dikabarkan sebagai sosok pengganti Zainudin Amali untuk mengisi posisi Menpora. Hal inilah yang juga diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo.

Ari mengatakan posisi Menpora dapat diisi oleh kader dari Partai Golkar. namun, tak tertutup kemungkinan posisi jabatan tersebut ditawarkan kepada sosok lain, seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca Juga: Soal Wacana Golkar Gabung Koalisi Perubahan, AHY: Sangat Mungkin

"Saya tidak tahu isu itu berasal dari mana. Yang jelas saya tetap berada di luar sebagai pemimpin oposisi," tambahnya.

AHY menegaskan sebagai partai oposisi, partainya akan terus berbicara tentang kepentingan masyarakat. Salah satunya adalah penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang dianggap menyengsarakan rakyat dan pekerja. 

"Itu lah mengapa kami sampai dengan hari ini. Bisa menyuarakan dengan lantar berbagai isu rakyat. Contohnya, ketika kami menolak UU Cipta Kerja yang memang tidak berpihak pada rakyat kecil khususnya buruh dan serikat pekerja," tandasnya.***

Editor: Dian Naren

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X