Ribuan Kades Tuntut Jokowi Naikkan Dana Desa jadi Rp 77 Triliun, agar Warga Tak lagi Cari Pelayanan ke Kota

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM-- Polemik dari para kepala desa (kades) ternyata terus berlanjut, belum lama minta masa jabatan ditambah, kini mereka minta agar dana desa ditambah jadi Rp 77 Triliun.

Ribuan kepala desa tiba di GBK pada Minggu, 19 Maret, kemarin. Para Kades ingin mendesak Jokowi, agar menaikkan dana desa jadi Rp 77 triliun di tahun 2024

Permintaan dana desa jadi Rp 77 triliun di tahun 2024, menjadi salah satu agenda para kades.

BACA JUGA: Inilah Eko Darmanto, PNS Bea Cukai yang Viral Punya 9 Mobil Mewah dan Doyan Pamer Harta di Instagram

Menurut Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Surta, pemerintah di desa sudah banyak berjasa untuk pemerintah pusat.

Sehingga, salah satu tujuan permintaan dana desa ditambah yakni, agar warga tidak lagi berpikir, harus ke kota.

Jadi menurut Surta, Dana desa ditambah 10 persen dari APBN adalah harga mati. tak bisa ditawar lagi.

Diketahui, kepala daerah yang berkumpul itu tergabung dalam Apdesi, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dan Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPN PPDI)

BACA JUGA: Jokowi Sentil Pejabat Hedon Banyak Gaya, Ini Titah Presiden untuk para Menteri  

Surta juga mengatakan, kali ini pihaknya tidak meminta perpanjangan masa jabatan kades.

Tetapi lebih fokus pada pengusulan dana desa 2024, agar anggaran ditambah 10 persen.

Sekadar diketahui, batas pengeluaran tertinggi dana desa pada 2023 mencapai Rp70 triliun. Di mana Sejak 2018, tiap desa menerima dana desa rata-rata di atas Rp800 juta setahun.

Adapun kebijakan alokasi dana desa yakni bertujuan besar untuk merombak ortodoksi pemerintahan kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan kepada pemerintahan di bawahnya, yang mana adalah pemerintah desa.

BACA JUGA: Mantri Suntik Mati Kades Gegara Bidan Desa, Pelaku sempat Berkunjung ke Rumah Korban

Surta juga berkata, selain mendorong Hari Desa Nasional, para kades juga meminta Pilkades dilakukan sebelum pelaksanaan pilpres 2024.