Sesar Lembang Ancaman Nyata Kegempaan di Jawa Barat, UGM Ungkap Mitigasi Bencana yang Wajib Direalisasikan

AYOBANDUNG.COM -- Keberadaan Sesar Lembang di Jawa Barat membuat masyarakat dan pemerintah harus waspada dan bersiap dengan mitigasi bencana.

Mitigasi sendiri merupakan sebuah langkah penting yang wajib dilakukan oleh setiap elemen masyarakat untuk mengurangi atau bahkan mencegah korban dan kerugian yang terjadi akibat bencana.

Termasuk di Jawa Barat, mitigasi bencana adalah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dan diterapkan, mengingat potensi bencana yang mengancam daerah tersebut.

Sudah menjadi suatu hal yang wajib dipahami, bahwa letak geografis Indonesia sangat memungkinkan untuk terjadinya bencana, khususnya gempa bumi.

Baca Juga: KUR BRI 2023 Sudah Dibuka, Simak Syarat dan Ketentuannya agar Lolos

Keberadaan sesar darat aktif di wilayah Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat menjadi ancaman dan biang kerok utama terjadinya bencana gempa bumi.

Sesar Lembang menjadi salah satu patahan yang memberikan potensi ancaman nyata gempa bumi di wilayah Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal itu, maka tentunya diwajibkan bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyiapkan mitigasi bencana terkait potensi keberadaan Sesar Lembang.

Dikutip AyoBandung.com dari situs Kanal Kebencanaan Geografi UGM, semua elemen diwajibkan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk menjadikannya tanggap bencana.

Hal ini harus dilakukan sebagai konsekuensi dari amanat yang tercantum dalam UU No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.

Baca Juga: Selain Ngaku Diperkosa Mario Dandy, Agnes Gracia Lakukan 4 Hal Fatal, sebabkan AGH Resmi Ditahan

“Berdasarkan ancaman bahaya yang ada di sekitar Sesar Lembang, utamanya adalah gempa bumi yang berpotensi mengakibatkan kerugian paling besar, adalah tugas semua elemen untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menjadikan masyarakat tanggap bencana sebagai konsekuensi amanat UU No.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana,” tulisnya.

Sementara itu, pemerintah daerah diwajibkan juga untuk membentuk BPBD yang dapat merealisasikan program aksi daerah reduksi bencana.

“Maka PEMDA harus membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dapat merealisasikan program aksi daerah reduksi bencana sebagai penjabaran Hyogo and Beijing Declaration tahun 2005 (Sudibyakto, 2011),” tutup nya.