Gunung Ciremai Jadi PLTP, Pemerintah Mesti Tuntas Sosialisasikan Dampaknya

- Minggu, 13 Juni 2021 | 21:00 WIB
Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat.
Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat.

KUNINGAN, AYOBANDUNG.COM — Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat Meiki W Paendong mengatakan, pemerintah mesti tuntas saat melakukan sosialisasi terkait rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat.

Dia mengatakan, ketidaksepahaman antara pemerintah dan warga sering terjadi karena proses sosialisasi dan konsultasi publik tidak berjalan benar. Bahkan, terkadang aparat kewilayahan seperti pemerintah desa atau kecamatan kurang menunjukkan perannya sebagai penengah.  

"Aparat wilayah jangan menjadi ibaratnya kepanjangan tangan dari pihak pemrakarsa (pengembang proyek). Jadi konkretnya pihak desa jangan mentang-mentang ini proyek nasional lalu tidak berpihak pada warga desanya. Banyak juga, kan, yang justru jadi humas, jadi seolah kepanjangan tangan," ujar Meiki kepada Ayocirebon.com (jaringan Ayobandung.com), akhir pekan ini.

Menurut Meiki, aparat wilayah yang paling dekat dengan masyarakat harus bisa bersikap netral. Apalagi, penolakan terhadap rencana PLTP Gunung Ciremai sempat terjadi.

Kementerian ESDM pun, selaku penanggungjawab, mesti terbuka kepada warga dengan tidak hanya membicarakan manfaat dari adanya PLTP, tetapi dampak-dampak yang bisa terjadi akibat dieksplorasinya panas bumi hingga beroperasinya PLTP tersebut.

"Termasuk hal-hal yang mengakibatkan dampak-dampak negatif dari proses aktivitas kegiatan operasional panas bumi ini, jadi jangan hanya positif-positifnya," lanjut Meiki.

Konsultasi publik pun harus berjalan dengan baik. Para penolak proyek harus didengar buah pikirannya.

"Konsultasi publik juga sama, harus didengar penolakan, keberatan warga. Kan konsultasi publik ini yang terjadi malah terkesan sosialisasi tahap dua. Di konsultasi publik ini kan proses minta masukan, minta tanggapan, jadi semua dari warga itu harus didengar," katanya.

Terkait pertemuan Kementerian ESDM dan Pemerintah Kabupaten Kuningan pada Kamis, 10 Juni 2021, menindaklanjuti rencana PLTP, Walhi pun akan kembali berkampanye, mengingatkan terkait dampak-dampak yang bisa terjadi saat proyek itu bergulir.

Halaman:

Editor: Aris Abdulsalam

Tags

Terkini

Butuh Waktu Lama untuk Menyelesaikan Banjir Bekasi

Rabu, 5 Oktober 2022 | 19:35 WIB

4 Fakta Gugatan Cerai Anne Ratna Mustika ke Dedi Mulyadi

Jumat, 30 September 2022 | 14:04 WIB

Petani di Cianjur Hilang Misterius di Lapang Bola

Rabu, 28 September 2022 | 18:26 WIB
X