Pedagang Sembako di Kota Tasik Tolak PPN Bahan Pokok

- Rabu, 9 Juni 2021 | 19:49 WIB
Para pedagang bahan pokok di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya menolak rencana pemerintah mengenakan PPN terhadap bahan pokok.
Para pedagang bahan pokok di Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya menolak rencana pemerintah mengenakan PPN terhadap bahan pokok.

TASIKMALAYA, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah berencana mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap bahan pokok atau sembako yang sangat dibutuhkan rakyat banyak. Rencana tersebut tertuang dalam draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Dalam aturan sebelumnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 99/PMK. 010/2020 tentang kriteria dan atau rincian barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai, sembako dan jenis kebutuhan pokok lainnya yang dibutuhkan masyarakat banyak tidak termasuk barang yang dikenakan PPN.

Di dalam pasal 2 PMK tersebut, disebutkan jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak merupakan barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Barang kebutuhan pokok tersebut meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Rencana pemerintah mengenakan PPN terhadap bahan pokok tersebut menuai protes dari para pedagang. Seperti di Pasar Tradisional Pasar Cikurubuk Kota Tasikmalaya. Para pedagang menyatakan kecewa dan menolak terhadap rencana pemerintah tersebut. Mereka menilai pemerintah sangat keterlaluan terhadap rakyat kecil jika menerapkan PPN terhadap bahan pokok terlebih di masa pandemi Covid-19 sekarang ini.

Salah seorang pedagang sembako di Pasar Cikurubuk, Titin (56) mengatakan, dengan penerapan PPN bagi bahan pokok akan turut berdampak terhadap kanaikan harga jual. “Sekarang tidak dikenakan pajak juga jualan sepi di masa pandemi, apalagi kalau ada pajaknya secara otomatis harganya akan semakin mahal,” ujar Titin, Rabu, 9 Juni 2021.

Ia bersama para pedagang lainnya mengaku baru mengetahui tentang rencana pemerintah tersebut. Para pedagang menilai baru di era pemerintahan sekarang yang semaunya sendiri dan semena-mena terhadap rakyat dengan membebani pajak bagi bahan pokok untuk menutupi utang Negara.

"Rencana bahan pokok kena PPN ini gak adil. Karena dari informasi yang saya dapat justru hasil pertambangan pajaknya dihapuskan. Saya yang bodoh, ini karena Negara banyak utang di era sekarang. Eh, malah tanggungjawabnya mau dibebankan kepada rakyat kecil seperti kami pedagang secara langsung," ucapnya.

Pedagang lainnya, Tata (48) mengatakan, kalau PPN bahan pokok diterapkan tentuya akan berimbas kepada para pedagang kecil. Mereka akan kesulitan menjual dagangannya karena pasti harganya akan naik. Ia meminta pemerintah mengkaji ulang soal rencana penerapan PPN bagi bahan pokok tersebut.

“Aneh, hasil pertambangan pajaknya dihapuskan dan bahan pokok dikenai pajak. Ini justru akan menguntungkan pengusaha besar dan menyengsarakan rakyat kecil,” ujarnya.

Halaman:

Editor: Dadi Haryadi

Tags

Terkini

X