Rancang SPJ Fiktif, Sekda Subang Terancam Hukuman 20 Tahun Bui

- Senin, 3 Mei 2021 | 17:32 WIB
Ilustrasi berjabat tangan saat kesepakatan korupsi.
Ilustrasi berjabat tangan saat kesepakatan korupsi.

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Sekda Pemkab Subang Aminudin tersandung dakwaan korupsi setelah dirinya diketahui telah merancang Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif dengan kedok perjalanan dinas. Aminudin pun menjalani sidang pembacaan dakwaan kasus di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin, 3 Mei 2021. 

Dalam sidang tersebut, terdakwa Aminudin tidak dihadirkan di Pengadilan Tipikor karena dirinya masih ditahan di Lapas Subang. Namun, ia tetap terhubung melalui saluran teleconference. 

"Terdakwa Aminudin menyalahgunakan anggaran dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Subang ke luar daerah yang bertentangan dengan aturan," ujar Jaksa Kejari Subang, Dimas Indra Gunawan saat membacakan dakwaan. 

Dimas pun menyampaikan, terdakwa melakukan tindak pidananya pada tahun 2017 saat dirinya menjabat sebagai sekda DPRD Subang. Jaksa Kejari pun mendakwa Aminudin dengan jeratan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. 

Kasus berawal dari Aminudin yang memberi perintah kepada anak buahnya, Johan Meidar Achyan, untuk membuat Surat Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas (SPPD) luar daerah yang mencakup Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Brebes. Namun, pada faktanya, perjalanan dinas itu hanya diada-adakan. 

Selanjutnya, Johan melanjutkan instruksi itu ke saksi Gugun Gunawan untuk membuat SPPD fiktif. Kemudian, saksi Nining Kurdiningsih dan MD Melinda selaku staf Sekretariat DPRD, diminta untuk merancang SPPD fiktif dengan menggabungkan SPPD yang kegiatannya sudah terlaksana supaya kebohongan Aminudin terlihat lebih meyakinkan. 

"Tapi kegiatan perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan dan tidak ada dalam hasil Rapat Badan Musyawarah. Alasan penyusunan SPPD fiktif itu, jika nanti anggarannya sudah cair, bakal digunakan untuk menutupi kekurangan biaya operasional Kantor Sekretariat DPRD Subang," kata Jaksa Dimas.

Anggaran yang tercatat dalam surat pertanggungjawaban palsu itu sejumlah Rp8,6 miliar. Kerugian negara dalam jumlah yang sama dicatat oleh BPK Jabar dalam surat Audit kerugian negara oleh BPK Jabar Tanggal 30 Desember 2020 tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam penyalahgunaan Anggaran Perjalanan Dinas Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD tahun anggaran 2017 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Subang.

"Akibat perbuatan terdakwa yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Johan, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara keuangan daerah Pemkab Subang sebesar Rp835.400.000," pungkas Jaksa Dimas. 

Halaman:

Editor: Eneng Reni Nuraisyah Jamil

Tags

Terkini

Susur Sungai, Belasan Siswa MTs Tewas Terbawa Arus

Jumat, 15 Oktober 2021 | 22:01 WIB

Pencuri Helm Berkeliaran di Kompleks Pemkab Cianjur

Jumat, 15 Oktober 2021 | 21:40 WIB

Waduh, Pasangan Nikah Siri Didominasi Orang Kota

Rabu, 13 Oktober 2021 | 22:05 WIB
X