Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan Ditolak sebagai Masyarakat Hukum Adat

- Jumat, 12 Februari 2021 | 19:58 WIB
Paseban Tri Panca Tunggal, bangunan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat AKUR Sunda Wiwitan di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan.
Paseban Tri Panca Tunggal, bangunan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat AKUR Sunda Wiwitan di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan.

Alih-alih merasa terbantu, lanjut Dewi, pihaknya justru terkesan tengah diinvestigasi selama proses verifikasi dan validasi. Waktu sebentar yang diambil PMHA selama proses itu pun dianggap tak cukup.

Dia meminta Pemkab Kuningan tak menyembunyikan agenda (hidden agenda) lain di balik penolakan penetapan masyarakat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur sebagai Masyarakat Hukum Adat. Pihaknya sendiri diyakinkannya tak punya agenda tersembunyi, kecuali menghendaki pengakuan dan perlindungan dari Negara.

"Kami tidak punya agenda tersembunyi, kami ingin Negara bersikap terbuka dan melindungi kami," tegasnya.

Girang Pangaping Adat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur lainnya, Djuwita Djatikusumah Putri mengesankan penolakan pengakuan masyarakat AKUR Sunda Wiwitan sebagai Masyarakat Hukum Adat tak ubahnya genosida budaya terhadap bangsa sendiri.

"Padahal, (keberadaan) kami tidak mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Cigugur, komunitas adatlah yang mengikat kebhinekaan masyarakat di sana," tuturnya kala webinar.

Dia mengingatkan, masyarakat AKUR Sunda Wiwitan selama ini menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara turun temurun, mereka turut serta secara aktif menjaga pelestarian budaya bangsa Indonesia.

Djuwita pun menyesalkan kinerja PMHA yang dinilai timpang. Keterlibatan salah satu kerabat dalam proses verifikasi dan validasi oleh PMHA pun sempat disinggung dan disayangkannya sebab dinilai tak tepat.

Meski meyakini data dalam pengajuan penetapan Masyarakat Hukum Adat kepada PMHA telah cukup, pihaknya kini berniat menguatkan naskah-naskah akademik untuk pengajuan verifikasi dan validasi ulang.

Diketahui, dalam prosesnya, masyarakat AKUR Sunda Wiwitan mengajukan sekitar 25 dokumen, antara lain meliputi sejarah kelembagaan adat hingga upaya-upaya masyarakat adat untuk bertahan dari generasi ke generasi melalui karya.

"Sebenarnya data yang kami serahkan kepada PMHA rasanya cukup. Tapi, mungkin akan ada penguatan naskah-naskah akademik dari kesimpulan webinar kemarin (yang digelar Unpar) kemarin," bebernya saat disinggung rencana selanjutnya pasca webinar oleh Ayocirebon.com, Jumat (12/2/2021).

Halaman:

Editor: Dadi Haryadi

Tags

Terkini

Cianjur Kekurangan Ratusan Guru dan Nakes

Senin, 29 November 2021 | 19:35 WIB

4 Tuntutan Lengkap Demo Buruh di Gedung Sate

Senin, 29 November 2021 | 15:30 WIB

Ketua PWI Jabar Hadiri Konferensi Wilayah PWI Karawang

Sabtu, 27 November 2021 | 18:34 WIB

72 Kepala Sekolah SMP Cianjur Dirotasi

Jumat, 26 November 2021 | 12:29 WIB
X