Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan Ditolak sebagai Masyarakat Hukum Adat

- Jumat, 12 Februari 2021 | 19:58 WIB
Paseban Tri Panca Tunggal, bangunan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat AKUR Sunda Wiwitan di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan.
Paseban Tri Panca Tunggal, bangunan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat AKUR Sunda Wiwitan di Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan.

KUNINGAN, AYOBANDUNG.COM -- Masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Sunda Wiwitan di Cigugur, Kabupaten Kuningan, menyesalkan penolakan pengakuan mereka sebagai Masyarakat Hukum Adat oleh Pemkab Kuningan. Data tambahan dimungkinkan akan diajukan.

Mereka mensinyalir telah terjadi ketimpangan selama proses verifikasi dan validasi penetapan Masyarakat Hukum Adat atas masyarakat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur.

Diketahui, pada 11 April 2020 masyarakat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur mengajukan permohonan penetapan mereka sebagai Masyarakat Hukum Adat.

Sayang, melalui surat bernomor 189/3436/DPMD bertanggal 29 Desember 2020, Bupati Kuningan, Acep Purnama menyatakan, masyarakat AKUR Sunda Wiwitan tak dapat ditetapkan sebagai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kuningan.

Pemkab Kuningan mengklaim, telah melaksanakan tahapan mulai dari identifikasi hingga verifikasi dan validasi ulang, dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Girang Pangaping Adat atau Pendamping Komunitas Penghayat AKUR Sunda Wiwitan Cigugur, Dewi Kanti menilai, proses verifikasi dan validasi ulang belum dilakukan. 

"Bisa jadi kami subyektif, tapi kami merasa proses yang dilakukan tidak setara. Masyarakat AKUR Sunda Wiwitan jadi sub ordinat, bukan subyek yang diperlakukan setara dengan penghormatan," ungkapnya dalam sebuah webinar bertajuk Diseminasi dan Verifikasi Hasil Validasi Masyarakat Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan Cigugur, Kamis (11/2/2021).

Webinar digelar Universitas Parahiyangan (Unpar) yang berlangsung dalam 2 sesi, sejak pagi hingga sore hari. 

Dewi memandang, telah terjadi kesenjangan informasi dan pola pikir di antara narasumber dalam Panitia Masyarakat Hukum Adat (PMHA) yang dibentuk Pemkab Kuningan dengan masyarakat AKUR Sunda Wiwitan sendiri.

Halaman:

Editor: Dadi Haryadi

Tags

Terkini

Kesenjangan Guru Honorer di Cianjur, Ini Langkah PGRI

Kamis, 28 Oktober 2021 | 19:43 WIB

Harga Minyak Goreng Meroket di Cianjur

Kamis, 28 Oktober 2021 | 15:53 WIB

Ribuan Siswa SD Tidak Bisa Login Simulasi ANBK

Selasa, 26 Oktober 2021 | 21:07 WIB
X