Mahfud MD: FPI Sudah Bubar Secara De Jure Sejak 21 Juni 2019

- Rabu, 30 Desember 2020 | 13:16 WIB
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Front Pembela Islam (FPI) sejak 21 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Namun, secara organisasi FPI tetap melaksanakan aktivitas yang melanggar hukum dan melanggar ketertiban, seperti provokasi dan sweeping.

Pemerintah telah menyatakan melarang seluruh aktivitas dan kegiatan FPI. Keputusan larangan aktivitas dan seluruh kegiatan FPI itu diumumkan Mahfud MD melalui akun YouTube Kemenko Polhukam, pada Rabu (30/12/2020).

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan segala kegiatan yang dilakukan FPI," kata Mahfud MD di Kemenko Polhukam, Jakarta.

Menurut Mahfud MD, FPI tidak punya legal standing sebagai organisasi massa (ormas) maupun organisasi biasa. "Karena FPI tidak punya legal standing baik sebagai ormas maupun organisasi biasa, sejak hari ini," tegas Mahfud MD. 

"Sesuai Undang-undang dan putusan MK, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI," kata Mahfud MD.

Mahfud mengatakan FPI tak punya pegangan hukum sebagai ormas maupun organisasi biasa. "Jika ada organisasi mengatasnamakan FPI dianggap tak ada dan harus ditolak. Karena tidak ada legal standing, terhitung hari ini," jelasnya.

Sebelumnya, sempat Beredar Surat Telegram (STR) dari Kapolri Jenderal Idham Azis terkait pembubaran sejumlah ormas beredar di media sosial. Salah satu ormas tersebut adalah FPI.

STR bernomor STR/965/XI/IPP.3.1.6/2020 itu ditandatangani oleh Wakabaintelkam Polri Irjen Polisi Suntana. Dalam STR itu disebutkan enam organisasi yang dilarang beraktivitas di Indonesia, termasuk FPI

Kemudian, polisi memastikan, STR Kapolri Jenderal Idham Azis yang beredar itu tidak benar. "Hoaks," tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus saat dikonfirmasi oleh para awak media, Jumat (25/12/2020).

Saat mengumumkan keputusan itu, Mahfud MD didampingi sejumlah menteri dan kepala lembaga, di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Idham Azis, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Halaman:

Editor: Fira Nursyabani

Tags

Terkini

Susur Sungai, Belasan Siswa MTs Tewas Terbawa Arus

Jumat, 15 Oktober 2021 | 22:01 WIB

Pencuri Helm Berkeliaran di Kompleks Pemkab Cianjur

Jumat, 15 Oktober 2021 | 21:40 WIB

Waduh, Pasangan Nikah Siri Didominasi Orang Kota

Rabu, 13 Oktober 2021 | 22:05 WIB

Bunga Bangkai Raksasa Tumbuh di Kebun Raya Cibodas

Rabu, 13 Oktober 2021 | 15:26 WIB
X