Jalani Sidang Perdana, Sekda Jabar Nonaktif Didakwa Terima Suap Rp900 Juta

- Senin, 13 Januari 2020 | 14:21 WIB
Iwa Karniwa menjalani sidang perdana dalam kasus suap Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (13/1/2020). (Ayobandung.com/Faqih Rohman Syafei)
Iwa Karniwa menjalani sidang perdana dalam kasus suap Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (13/1/2020). (Ayobandung.com/Faqih Rohman Syafei)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Iwa Karniwa, Sekda Jawa Barat (Jabar) nonaktif menjalani sidang perdana dalam kasus suap Meikarta di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (13/1/2020).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Iwa Karniwa telah menerima suap sebesar Rp900 juta dari PT Lippo Cikarang. Suap itu diduga untuk memuluskan keluarnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pengembangan I dan IV, serta II, dan III proyek pembangunan Meikarta.

Jaksa menuturkan, pemberian uang dilakukan melalui karyawan PT Lippo Cikarang, Satriadi, mantan Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili, Henri Lincoln, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Soleman, dan Anggota DPRD Jawa Barat Waras Wasisto.

AYO BACA : Pengacara Iwa Bantah Kliennya Pegang Kebijakan RDTR Meikarta

"Patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," Ujar JPU KPK, Yadyn, Senin (13/1/2020).

Yadyn menjelaskan, suap yang diberikan kepada Iwa melalui beberapa tahapan. Pertama diberikan Rp100 juta, lalu Rp300 juta dalam bentuk banner atau baligo lantaran Iwa akan mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Barat, dan yang terakhir Rp500 juta berupa uang.

"Pemesanan banner yang pertama untuk kepentingan pencalonan terdakwa sebagai bakal calon gubernur. Banner  bergambar Iwa dipasang di lima kabupaten kota di Jabar," katanya.

Atas perbuatannya, Iwa dikenakan Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31/1999 junto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

AYO BACA : Daud Achmad Ditunjuk Jadi Plh Sekda Jabar

Halaman:

Editor: Fira Nursyabani

Tags

Terkini

Kaum Disabilitas Cianjur Terima Bantuan Kemensos

Jumat, 17 September 2021 | 21:37 WIB

Pejabat Disdikbud Cianjur Datangi Gedung KPK, Ada Apa?

Jumat, 17 September 2021 | 17:09 WIB

Teks Amanat Galunggung dan Maknanya yang Harus Dijaga

Jumat, 17 September 2021 | 15:53 WIB

Kapolres: Cianjur Rawan Geng Motor

Kamis, 16 September 2021 | 16:12 WIB

Ganjil Genap Jalur Puncak Kembali Diberlakukan Pekan ini

Kamis, 16 September 2021 | 12:36 WIB
X