Mahasiswa dan Pelajar Kembali Berdemo ke DPRD Garut

- Kamis, 26 September 2019 | 12:48 WIB
Ilustrasi--Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Solo, Jawa Tengah, Selasa (24/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan rancangan KUHP yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, demokrasi dan HAM. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/ama.
Ilustrasi--Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Solo, Jawa Tengah, Selasa (24/9/2019). Dalam aksinya mereka menolak revisi UU KPK dan rancangan KUHP yang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih, demokrasi dan HAM. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/ama.

GARUT, AYOBANDUNG.COM—Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kabupaten Garut kembali berdemo dengan awal titik kumpul di Simpang Lima selanjutnya ke kantor DPRD Kabupaten Garut, Kamis (26/9/2019). Mereka akan menyampaikan berbagai tuntutan termasuk penolakan sejumlah Rancangan Undang-undang (RUU) yang dalam pembahasan DPR RI.

Aksi tersebut tidak hanya dari kalangan mahasiswa yang menggunakan pakaian almamater dan pakaian bebas, tetapi diikuti juga kalangan pelajar tingkat SMA sederajat dengan membawa bendera dan spanduk bertuliskan berbagai tuntutan.

Aksi tersebut menyampaikan berbagai persoalan nasional dan juga kebijakan program di Kabupaten Garut, dan gagalnya pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas pembangunan.

AYO BACA : Akan ke DPR, Ratusan Pelajar Dihalau Polisi

Koordinator aksi dari Ikatan href="https://www.ayobandung.com/tag/Mahasiswa">Mahasiswa Garut Irpan Taupik menyampaikan tuntutannya tidak hanya pada fokus persoalan RUU, melainkan kebijakan pemerintah daerah yang belum memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

"Lima tahun kepemimpinan Rudy Gunawan selaku bupati, kita tidak melihat bagaimana implementasi reformasi birokrasi dijalankan," ucap Irpan.

Ia menyampaikan, tuntutan kepada bupati untuk bertanggung jawab terhadap gagalnya reformasi birokrasi karena tidak sesuai dengan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS.

AYO BACA : Banyak Demo, Mendagri Klaim Stabilitas Politik Dalam Negeri Aman

Irpan juga menyampaikan tuntutan kepada pejabat untuk mengembalikan tunjangan kinerja daerah karena capaian kinerjanya gagal, dan lakukan pemindahan jabatan bagi pejabat yang kinerjanya buruk.

Halaman:

Editor: M. Naufal Hafizh

Tags

Terkini

Cianjur Kekurangan Ratusan Guru dan Nakes

Senin, 29 November 2021 | 19:35 WIB

4 Tuntutan Lengkap Demo Buruh di Gedung Sate

Senin, 29 November 2021 | 15:30 WIB

Ketua PWI Jabar Hadiri Konferensi Wilayah PWI Karawang

Sabtu, 27 November 2021 | 18:34 WIB

72 Kepala Sekolah SMP Cianjur Dirotasi

Jumat, 26 November 2021 | 12:29 WIB
X