Pengacara Iwa Bantah Kliennya Pegang Kebijakan RDTR Meikarta

- Rabu, 4 September 2019 | 13:23 WIB
Iwa Karniwa (ayobandung.com)
Iwa Karniwa (ayobandung.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Tim kuasa hukum atau pengacara Iwa Karniwa, terdakwa kasus suap terkait pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta, di Kabupaten Bekasi menyatakan kliennya tak terlibat dalam kebijakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi tahun 2017 (proyek Meikarta).

Anton Sulthon, Fajar lkhsan dan Didi Iskandar mewakili tim kuasa hukum Iwa Karniwa dalam siaran persnya, Rabu (4/9/2019), mengatakan kliennya tidak memiliki kewenangan apa pun dalam pengambilan kebijakan proyek Meikarta sehingga tidak mungkin bisa memberikan rekomendasi berkaitan dengan raperda tentang RDTR Kabupaten Bekasi tahun 2017 yang dajukan Pemkab Bekasi kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jawa Barat.

"Memang saat itu klien kami menjabat sebagai Sekda Jabar, sekaligus sebagai Wakil Ketua BKPRD Jabar. Namun dalam perjalanannya, keluarlah Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 120/Kep 242-BAAP/2016 tentang perubahan Keputusan Gubernur No 120/Kep 697-BAPP/2010 yang merubah susunan personalia BKPRD," kata Anton.

AYO BACA : Kuasa Hukum: Sekda Jabar Tidak Terlibat Proyek Meikarta

Dia mengatakan semenjak itu, Ketua BKPRD tidak lagi diisi oleh Sekda Jabar, melainkan oleh Wakil Gubernur Jabar sehingga kliennya tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan kebuakan soal RDTR.

Ia mengatakan perubahan kedua atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 120/Kep.242-Bapp/2016 tersebut dilakukan pada 23 Maret 2017 melalui Keputusan Gubernur Nomor 120/Kep 293-DBMTR/2017, yang salah satu isinya memindahkan Kesekretariatan BKPRD dan Bappeda kepada Dinas Bina Marga dan Tata Ruang.

"Akan tetapi dalam perubahan kedua SK Gubernur ini pun, Ketua BKPRD tetap ada pada Wakil Gubernur Jawa Barat, tidak lagi dibuat oleh Sekda," kata dia.

AYO BACA : Daud Achmad Ditunjuk Jadi Plh Sekda Jabar

Lebih lanjut Anton mengatakan perubahan ketiga terjadi pada tanggal 23 November 2017 di mana dilakukan pencabutan atas seluruh Keputusan Gubernur mengenai pembentukan dan perubahan tersebut, melalui Surat Keputusan Nomor 188.44/kep.1070-DBMTR/2017.

Halaman:

Editor: Rizma Riyandi

Tags

Terkini

BumDes Subang Borong Penghargaan bjb Bungah

Selasa, 7 Desember 2021 | 05:34 WIB

Cianjur Kekurangan Ratusan Guru dan Nakes

Senin, 29 November 2021 | 19:35 WIB

4 Tuntutan Lengkap Demo Buruh di Gedung Sate

Senin, 29 November 2021 | 15:30 WIB

Ketua PWI Jabar Hadiri Konferensi Wilayah PWI Karawang

Sabtu, 27 November 2021 | 18:34 WIB

72 Kepala Sekolah SMP Cianjur Dirotasi

Jumat, 26 November 2021 | 12:29 WIB
X