Yamaha

Janji Tak Dibebaskan, Mahfud MD Sebut Koruptor Lebih Aman Diisolasi di Lapas

  Minggu, 05 April 2020   Nur Khansa Ranawati
Mahfud MD (suara.com)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan sejauh ini pemerintah tidak berencana untuk merevisi PP 99 Tahun 2012. Sehingga tidak akan ada remisi yang diberikan pada narapidana korupsi, teroris dan bandar narkoba.

Beberapa alasannya, dia menyebutkan, adalah karena pemerintah sejauh ini masih akan berpegang pada sikap di 2015, yakni tidak mengubah PP 99 Tahun 2012. Selain itu, juga karena lapas napi koruptor dinilai masih sangat layak untuk melakukan physical distancing terkait pencegahan penyebaran Covid-19.

"Pemerintah tetap berpegang pada sikap di 2015 dulu. Pada 2015 presiden tidak akan mengubah dan tidak punya pikiran untuk merubah PP 99 Tahun 2012," ungkapnya dalam video yang diunggah di akun Twitternya, Minggu (5/4/2020).

"Lagipula kalau (napi) korupsi itu kan sebenarnya tempatnya sudah luas. Bisa physical distancing. Malah diisolasi di sana lebih bagus daripada di rumah," lanjutnya.

Saat ini, dia mengatakan, napi yang akan dibebaskan bersyarat adalah para napi tindak pidana hukum lainnya di luar kasus yang disebutkan di atas. Rencananya sebanyak 30 ribu napi akan bebas bersyarat.

"Ada keputusan remisi atau pembebasan bersyarat kepada narapidana tindak pidana hukum," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laolly berencana akan merevisi PP 9 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal tersebut dikarenakan napi koruptor dan bandar narkotika tidak masuk ke dalam kategori 30 ribu napi yang dibebaskan bersyarat terkait pencegahan penyebaran Covid-19 di lapas.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE