Yamaha

11.874 Rumah Tangga di Kota Cirebon Terdampak Corona Covid-19

  Sabtu, 04 April 2020   Erika Lia
[Ilustrasi] Virus corona. (Pixabay)

KESAMBI, AYOBANDUNG.COM -- Lebih dari 11.000 rumah tangga penduduk Kota Cirebon yang terdampak Covid-19 akan memperoleh bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Setelah pandemi Covid-19, jumlah warga miskin dipastikan menggelembung. Upaya-upaya pencegahan terhadap penyebaran virus corona di bagian lain telah memunculkan kemiskinan baru akibat rata-rata kehilangan pendapatannya.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSPPA) Kota Cirebon Iing Daiman menyebutkan, total 11.874 rumah tangga sasaran (RTS) terdata sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat maupun Pemprov Jabar.

"Yang di-handle pemprov sejumlah 3.196 RTS. Sementara, yang ditangani pusat sejumlah 8.678 RTS," ujarnya kepada Ayocirebon.com (Ayo Media Network).

Dia menyebutkan, bantuan dari Pemprov Jabar diberikan melalui Program Misbar (Miskin Baru).

Setiap RTS beroleh total bantuan Rp500.000, terdiri atas uang tunai Rp150.000 yang akan didistribusikam via pos dan minimarket serta bantuan bahan pangan senilai Rp350.000 yang akan didistribusikan via angkutan daring/online.

Sementara itu, bantuan dari pusat diberikan melalui perluasan program sembako Rp200.000.

"Bantuan dari pusat berupa sembako, seperti yang selama ini berjalan pada program PKh dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sekarang dikenal dengan program sembako," ujarnya.

Dia menyebutkan, Pemprov Jabar sendiri mengalokasikan total Rp5 triliun. Sementara itu, Pemerintah Pusat diperkirakan mengalokasikan bantuan hingga 5 bulan ke depan atau sampai sekitar Agustus 2020.

Para rumah tangga penerima bantuan sendiri, diyakinkannya, sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS Pusdatin Kemensos atau yang dulu lebih dikenal dengan Basis Data Terpadu (BDT).

Disinggung kemungkinan penambahan jumlah warga di luar yang telah terdata itu, Iing mengaku, Pemkot Cirebon kini telah menyiapkan skenario untuk merealokasi anggaran dalam rangka penangan Covid-19.

Namun, skenario itu sejauh ini masih dalam pembahasan pimpinan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan instansi terkait.

"Di luar yang telah di-handle pemprov dan pusat, kami sedang mengidentifiaksi yang terdampak lainnya, seperti lansia, difabel, perempuan kepala keluarga/janda, dan lainnya. Tapi, ini masih proses identifikasi dan pembahasan," ujarnya.

Dia mengakui, realokasi anggaran membutuhkan waktu dan upaya tak sedikit. Problem yang dihadapi bersifat teknis, seperti realokasi anggaran, sinkronisasi, hingga pemadanan data agar tidak ada sasaran yang menerima bantuan secara ganda.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE