Yamaha

Sistem Kerja Fleksibel ASN Jabar Diperpanjang hingga 29 Mei

  Sabtu, 28 Maret 2020   Nur Khansa Ranawati
Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja / Dok. Humas Pemprov Jabar

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan untuk memperpanjang mekanisme kerja fleksibel aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar hingga 29 Mei 2020 guna mencegah penyebaran Covid-19.

Perpanjangan flexible working arrangement (FWA) tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Jabar nomor 800/47/BKD.

Sekretaris Daerah Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, keputusan tersebut sesuai dengan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 443/Kep.189-Hukham/2020 tentang Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Coronavirus Disease (Covid-19) di Jabar. Para ASN dapat mengerjakan tugas dari rumah masing-masing dengan melaporkan kegiatan kerja.

"Kebijakan ini berlaku untuk para pejabat pengawas, pejabat fungsional non-pelayanan,  dan pejabat pelaksana di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang dimungkinkan untuk melaksanakan tugas dari rumah dengan tetap melaporkan kegiatan kerja," kata Setiawan, Sabtu (28/3/20).

"Meski bekerja di rumah, para ASN Pemdaprov Jabar yang mengikuti kebijakan FWA harus betul-betul tinggal di rumah, dan siap dipanggil setiap saat berangkat menuju tempat tugas jika diperlukan," jelasnua.

Setiawan mengatakan, jadwal dan mekanisme pembagian tugas para ASN yang mendapat FWA akan diatur oleh pejabat administrator di satuan kerja masing-masing. Adapun pekerjaan harian harus dilaporkan melalui tunjangan remunerasi kinerja (TRK).

Terkait pelaksanaan rapat-rapat rutin, dia mengatakan, dapat dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik maupun aplikasi berbasis teknologi komunikasi dan informasi lainnya. Kalaupun harus dilakukan tatap muka, prosedur penjagaan jarak aman harus terus dikedepankan.

"Jika memang rapatnya harus bertemu muka, harus diperhatikan jarak aman antar peserta rapat dan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus Covid-19,” katanya.

Bagi badan, biro atau dinas yang mempunyai fungsi pelayanan langsung kepada aparatur maupun masyarakat luas, Setiawan mengatakan pekerjaan tersebut tetap dapat dilakukan dari rumah. Asalkan pelayanan yang dimaksud sudah memiliki sistem pelayanan online.

"Tetapi apabila harus tetap dilakukan di kantor, maka petugas dilakukan dengan sistem shift sesuai dengan kebutuhan, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan pencegahan Covid-19," ugkapnya.

Selain itu, Setiawan meminta kepada para pejabat struktural, pejabat fungsional maupun pejabat pelaksana yang mengalami gangguan kesehatan untuk segera melapor kepada atasannya serta mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Laporan tersebut kemudian harus diteruskan ke Dinas Kesehatan Jabar.

“Jika ada ASN yang ternyata berstatus ODP dan PDP, maka kepala dinas, kepala biro maupun kepala badan harus segera melaporkan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinkes Jabar agar segera dilakukan penanganan," ungkapnya.

Setiawan juga menginstruksikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar untuk mengoordinasikan pelaksanaan sistem kerja fleksibel ini. Dengan begitu, diharapkan para ASN Pemprov Jabar dapat terus bekerja dan berkontribusi secara optimal meski tidak hadir langsung di kantor. 

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar