Yamaha

Alasan untuk Mengesahkan Omnibus Law

  Minggu, 15 Maret 2020   Netizen Sabrina Mulia Rhamadanty
Ilustrasi : Themis sebagai simbol dewi keadilan dalam hukum. (emerj.com)

AYOBANDUNG.COM -- Omnibus Law masih menjadi permasalahan pelik di Indonesia. Draft mengenai Undang-Undang sapu jagat ini sempat tidak bisa diakses oleh siapapun. Draft Omnibus Law baru bisa diakses publik saat dibahas DPR. Tidak ada transparansi atas poin-pon apa saja yang dibahas dalam Omnibus Law “ujug-ujug” sudah dibahas saja oleh DPR. Menurut Presiden Joko Widodo, munculnya Omnibus Law ini bertujuan untuk menyederhanakan aturan-aturan yang menghalangi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semuanya ditujukan kepada kecepatan dan efisiensi dalam perkembangan ekonomi. 

Mari kita berandai-andai jika Omnibus Law disahkan.

Investasi di Indonesia jelas akan dibuka besar-besaran, tanpa penghalang apapun dengan begitu jelas akan mengundang banyak investor masuk ke Indonesia dari sisi manapun tidak hanya terfokus ke bidang ekonomi. Pertanian, kedokteran, pangan, industri bahkan sampai ke pendidikan bisa dikomersilkan. Semua aspek bisa dimasuki investor, jika mau. Ini akan menumbuhkan developmental baru, Indonesia sekali lagi akan mengulang Orde Baru (jika Omnibus Law) disahkan. Di Zaman Orde Baru, Mantan Presiden Soeharto membuka liberalisasi perdagangan dan investasi selebar-lebarnya. Jeleknya adalah ini seperti menempatkan Indonesia sebagai negara manja yang akan bergantung pada investor dan kekuatan modal asing. Jika suatu saat Indonesia kehilangan pegangan bahkan setelah adanya Omnibus Law ini, negara ini tidak akan pernah berdiri di kaki sendiri karena sudah terbiasa meminta bantuan asing.

Pertanyaannya, apakah dengan disahkannya Omnibus Law dapat memperbaiki kualitas regulasi di Indonesia?

Jawabannya, Tidak. Omnibus Law berfungsi sebagai payung, total ada 456 aturan baru yang muncul dalam Omnibus Law. Jika tujuannya untuk menyederhanakan Undang-Undang, mengapa Omnibus malah menambah peraturan-peraturan baru? 

Bahkan jika dilihat dari konsep yuridis, Omnibus Law harusnya berkaitan dengan Undang-Undang sebelumya namun nyata dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka yang diubah menjadi RUU Cika namun tetap sama nasip, pemerintah pusat berwenang mengubah Undang-Undang yang berlaku. Peraturam Pemerintah (PP) bisa mengalahkan Undang-Undang di pasal 170 . Padahal di Indonesia yang berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 mengenai peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah ( PP) lebih rendah hirearkinya dibandingkan dengan Undang-undang (UU) atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ( Perppu).

Dalam Undang-Undang, peraturan yang lebih tinggi bersifat abstrak dan lebih umum dan aturan dibawahnya lebih khusus dan konkret. Bagaimana Presiden bisa menyebut Omnibus adalah jawaban dari keruwetan dan peningkatan ekonomi kalau dengan munculnya saja Omnibus malah tambah membuat tumpang-tindih peraturan perundang-undangan?

Omnibus Law juga bisa merenggut hak otonomi daerah hal ini terlihat dari RUU Cipta Kerja pasal Kerja pasal 25 yang mengatur mengenai bangunan gedung. Dalam draf disebutkan bahwa perubahan fungsi bangunan, pengujian bangunan, hingga pelaksanaan kontruksi harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Lalu bagaimana dengan hak pemerintah daerah sebagai ‘warga lokal’ yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan di daerahnya?

Dan pada asal 251 RUU Cipta Kerja, Perda provinsi hingga Perda kabupaten/kota serta peraturan kepala daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten atau kota dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini tentulah membuka celah untuk mematahkan banyak otonomi daerah jika Presiden tidak berkenan menyetujui dan dapat dibatalkan melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Sejak awal digarap hingga akhirnya dapat diakses oleh masyarakat luas, pemerintah nampaknya tidak mau melibatkan banyak tangan dalam perumusan Omnibus Law. Bahkan setelah menjadi polemik hingga sekarang Omnibus Law berkiblat pada muncul sentralisasi negara dan hilangnya partisipasi masyarakat (tidak ada kedaulatan rakyat) melalui isinya. 

Omnibus Law juga dipergunakan di Indonesia untuk meningkatkan investasi dan kondisi perekonomian Indonesia. 

Pertanyaannya, apakah benar Omnibus Law dapat mendorong naiknya investasi dan kondisi ekonomi di Indonesia?

Jawabannya, Tidak. Menurut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) kondisi perekonomian suatu negara yang baik dan berjalan lancar bila kualitas dari perundang-undangan di negara itu juga baik.

Sistem undang-undang Indonesia sebelum adanya Omnibus Law saja sudah semerawut, kemudian munculnya hukum sapu jagat ini malah makin memperumit sistem perundang-undangan yang lebih tumpang-tindih. Selain karena masalah regulasi yang berbelit-belit, bila Omnibus Law justru akan memperburuk kualitas regulasi Indonesia, maka otomatis ekonomi Indonesia akan menjadi memburuk. Alasan lain yang membuat sulitnya Indonesia menaikan tingkat perekonomian adalah karena korupsi. Sebagai negara yang menduduki peringkat 85 indeks persepsi korupsi dunia, Indonesia ada di skor 40 dari 180 negara. Korupsi menjadi penghambat utama investasi di Indonesia, berdasarkan survei yang dilakukan World Economic Forum terdapat 16 faktor utama investasi di Indonesia. Nomor 1 adalah korupsi, dengan banyaknya pejabat-pejabat yang punya “otak” korupsi para investor dan pengusaha akan pikir dua kali menaruh uang mereka di negara ini. Korupsi akan membuat mereka harus membayar biaya ekonomi yang tinggi hingga persaingan usaha yang tidak sehat (harus menyogok pemerintah setempat misalnya untuk memperoleh sejumlah izin usaha). 

Dalam RUU Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang diubah menjadi RUU Cipta Kerja (Cika) misalnya banyak peraturan-peraturan yang memihak pada para pengusaha dan investor, hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menarik para pengusaha dan investor menginvestasikan uang mereka ke Indonesia. Regulasi bukan satu-satunya masalah di lingkaran ekonomi Indonesia, bahkan kalaupun undang-undang di Indonesia bisa berubah menjadi sangat ringkas dan sederhana, tapi masih terdapat banyak oknum dengan “otak” korupsi, maka itu tidak akan mengubah apa-apa.

Dari penjabaran ini, Omnibus Law tidak memenuhi sebagai jawaban atas memperbaiki kualitas regulasi di Indonesia dan meningkatkan perekonomian Indonesia. 

Pertanyaan terakhir, jika memang hukum ini harus disahkan, apakah Omnibus Law cukup kuat untuk mengangkat kesejahteraan rakyat?

Pada Pasal 56 RUU Ciptaker yang pada intinya tidak adanya batasan waktu pekerja kontrak, atau bisa diberlakukan seumur hidup akan sangat merugikan pekerja. Kalau benar akan banyak investor asing yang datang dan mendirikan perusahaannya di Indonesia, maka pekerja-pekerja yang harus banting tulang tanpa pernah diangkat menjadi pegawai tetap adalah rakyat Indonesia.

Pasal 251 RUU Cipta Kerja, disebutkan bahwa Perda provinsi hingga Perda kabupaten/kota serta peraturan kepala daerah mulai dari provinsi hingga kabupaten dan kota dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ini bertentangan dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang peraturan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Dalam Omnibus Law, Otonomi daerah dianjam kehadirannya hingga mendorong adanya sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat. 

Saya bisa menulis ini karena saya tau ada undang-undang yang melindungi pers sehingga saya bisa mengkritik pemerintah tanpa harus takut dengan nasip saya setelah menulis ini. Namun di Omnibus Law,  RUU Cipta Kerja pada pasal 11 berbunyi: Penambahan modal asing pada perusahaan perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Pemerintah pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang penanaman modal. 

Modal perusahaan pers akan dikembangkan oleh pemerintah pusat. Sebagai perusahaan media dan perusahaan pers tentunya harus memiliki sumber dana yang jelas namun apa jadinya jika sumber dana mereka nantinya harus diatur oleh pemerintah pusat? Ini akan membuka jalan bagi pemerintah pusat membawa pers Indonesia pada zaman orde baru. Padahal seharusnya pers Indonesia adalah perusahaan yang independen. 

Dalam Pasal 98 RUU Ciptaker memberikan kelonggaran bagi para pelanggar yang mendirikan usaha tanpa AMDAL yaitu dengan penghapusan sanksi pidana serta dihilangkannya konsep strict liability atau pertanggungjawaban mutlak perusahaan terhadap kerusakan lingkungan. Omnibus Law kembali membuka jalan untuk eksploitasi alam besar-besaran di tanah Indonesia, tidak perduli akan seberapa rusak alam Indonesia, tidak perduli jika para pengusaha tidak bertanggungjawab dan hanya mengeruk kekayaan alam Indonesia. Lalu apa yang akan kita tinggalkan untuk anak cucu kita kelak jika Indonesia yang harusnya dijaga sebagai rumah malah dihancurkan dengan alasan investasi semata?

Ini baru segelintir keanehan dalam Omnibus Law, jika Omnibus Law tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat namun nyata isi di dalamnya seolah-olah hanya mendorong demokrasi yang plagmatis belaka. 

Jawabannya, Tidak. Omnibus Law bukan hanya sangat lemah tapi memang tidak diciptakan untuk berpihak kepada masyarakat. 

Saya lebih menyarankan para anggota DPR fokus saja ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas yang sudah banyak digantung bertahun-tahun. Masih banyak peraturan baru yang harus disahkan mengingat perubahan zaman yang menuntut juga perubahan peraturan. Dan kalau bisa tidak hanya mengesahkan peraturan baru tapi juga melihat tuntutan yang disampaikan masyarakat. Peraturan dibuat karena adanya tuntutan untuk mengatur sesuatu yang berasal dari masyarakat bukan golongan atau jabatan tertentu. 

Lalu kalau muncul pertanyaan, Mengapa saya cuman bisa mengeritik Omnibus Law tanpa berbuat apa-apa?

Rakyat membayar mereka untuk bekerja, sudah sepantasnya mereka bekerja untuk rakyat. Atau kalau tidak mau, mungkin lebih baik gaji para DPR di senayan sana dihibahkan saja ke saya atau teman-teman di kampus yang mau mengurusi omnibus dan undang-undang lain. 

Sabrina Mulia Rhamadanty, Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Jurusan Jurnalistik Unpad.

Netizen :

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar