Yamaha

Dinas Pendidikan KBB Minta Penundaan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020

  Kamis, 27 Februari 2020   Tri Junari
Aksi unjuk rasa guru honorer. Permendikbud Nomor 8/2020 mengamanatkan guru honorer wajib memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan tercatat pada data pokok pendidik (Dapodik). (Ayobandung.com)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan melayangkan surat kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI untuk penundaan pelaksanaan Permendikbud nomor 8 tahun 2020.

Hal itu dilakukan seiring timbulnya kekhawatiran guru honorer yang tak dapat gaji dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) karena tak mengantongi syarat administratif.

Permendikbud Nomor 8/2020 mengamanatkan guru honorer wajib memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan tercatat pada data pokok pendidik (Dapodik) per Desember 2019.

Kepala Dinas Pendidikan KBB, Imam Santoso MR mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan pendataan dan validasi data tenaga pendidik dan kependidikan di wilayahnya. 

AYO BACA : Kisah Guru Honorer Tasik, Mengabdi 29 Tahun hanya Digaji Rp250 Ribu

Jika tahun ini Permen mulai dijalankan, persolan yang dihadapi ialah akan banyak honorer yang terancam tak dapat honor dari BOS.  

"Selama kita melakukan persiapan regulasinya, untuk sementara pada tahun 2020 akan diberlakukan mekanisme lama seperti biasa,"katanya.

Sementara itu, pada tahun 2021 mendatang bagi tenaga pendidik dan kependidikan honorer yang memenuhi persyaratan administrasi, akan mendapatkan honor yang berasal dari dana BOS. 

Untuk yang belum memenuhi persyaratan, kata Imam, akan dialokasikan dari dana yang bersumber dari  insentif yang berjumlah Rp10 miliar dari APBD.

AYO BACA : Potret Guru Honorer di Indramayu, Nyambi Jadi Buruh Pemetik Cabai

"Dana APBD tersebut akan dialokasikan bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang tidak memenuhi persyaratan. Karena hal tersebut juga berdasarkan kebutuhan di sekolah yang mendesak terkait keberadaan mereka (tenaga guru honor),"katanya.

Rencananya, regulasi yang akan dibuat tersebut terkait standar honor yang diberlakukan pada tahun 2021 mendatang. Terutama penyesuaian regulasi agar semuanya (honorer) terakomodir oleh peraturan yang akan diberlakukan.

"Dalam regulasi tersebut akan dicantumkan standar honor sesuai dengan jumlah siswa yang ada, misalkan 200-400 berapa honornya dan 400 ke atas berapa. Selain itu akan disesuaikan juga dengan masa kerja agar memenuhi aspek keadilan,"katanya.

Imam menegaskan, dalam klausul yang tercantum dalam SK Bupati nantinya akan menetapkan tenaga pendidik dan kependidikan terkait honor yang diperoleh berasal dari dana BOS atau APBD.

"Bagi semuanya bekerja saja dengan baik, karena ini akan kami tindak lanjuti secepatnya. Karena bagi kami persoalan terkait tenaga pendidik dan kependidikan honorer harus diselesaikan secara serius," kata Imam.

AYO BACA : Terganjal Legalitas, 8.526 Guru Honorer Tidak Bisa Sertifikasi

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
-->

   Komentar