Yamaha

Lahan Sewa Jadi Pabrik Narkoba, Pemkot Bandung Dapat Cabut Izin

  Rabu, 26 Februari 2020   Nur Khansa Ranawati
BNN saat penggerebekan di Jalan Cingised Komplek Pemda 03/04, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, Minggu (23/2/2020).(Ayobandung.com/Faqih Rohman)

LENGKONG, AYOBANDUNG.COM--Rumah yang terletak di Jalan Cingised, Komplek Pemda 03/04, Kelurahan Cisaranten Endah, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, pada Minggu (23/2/2020) digerebek BNN dan Kepolisian serta jajaran TNI. Hal tersebut dilakukan terkait kegiatan produksi narkoba di salah satu bagian rumah.

Rumah yang terdiri dari empat bagian yang saling terhubung tersebut menempati lahan sewa milik Pemerintah Kota Bandung. Kepala Seksi Pemanfaatan Lahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung Tuarsono mengatakan lahan tersebut tercatat disewa atas nama Sukaryo selama lima tahun, sejak 2014 hingga 2019.

"Itu posisi yang kena kemarin kan lahan sewa atas nama Pak Sukaryo. Sewa sampai 2019 untuk 5 tahun," ungkapnya ketika dihubungi, Selasa (25/2/2020).

Sukaryo tak lain merupakan salah satu dari lima tersangka yang diamankan aparat dalam penggerebekan. Tuarsono mengaku dirinya tidak tahu pasti luas lahan yang disewa oleh Sukaryo.

AYO BACA : BNN Temukan 2 Juta Pil saat Geledah Rumah di Arcamanik

Sementara untuk harga sewa, dia mengatakan Sukaryo membayar sebesar Rp900 ribu per-tahun bila berkaca dari harga sewa 2014. Saat ini, dia mengatakan harga sewa lahan tersebut naik menjadi Rp1,5 juta sesuai Peraturan Wali Kota Nomor 828 soal Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

"Sekarang kan NJOP naik, kalau sekarang sih Rp1,5 juta. Dulu kalau 2014 itu harganya berkisar di Rp900 ribu per tahunnya," jelasnya.

Tuarsono pun mengaku terkejut atas adanya kejadian penggeledahan yang menunjukan bahwa lahan milik Pemkot Bandung digunakan dengan tidak semestinya. Dia mengatakan, pihaknya dapat segera mencabut izin sewa lahan apabila penyewa memberi keterangan palsu.

"Sesuai dengan ketentuan dan sanksi, dalam perjanjian itu ada di Pasal 10 ayat 4 bahwa disebutkan berdasarkan penilaian pihak pertama atau Pemkot, kalau dia (penyewa) memberikan keterangan palsu bisa dicabut," katanya.

AYO BACA : BNN Sebut Perlu Cukup Waktu Untuk Ungkap Pabrik Narkoba Arcamanik

  Tag Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
-->

   Komentar