Yamaha

Masyarakat Jawa Barat Masih Minim Perlindungan Jaminan Sosial

  Selasa, 25 Februari 2020   Eneng Reni Nuraisyah Jamil
Konferensi Pers SIAPP82 (Sosialisasi PP 82 tentang kenaikan manfaat BPJS Ketenagakerjaan), Selasa (25/2/2020). (Ayobandung.com/Eneng Reni)

BATUNUNGGAL, AYOBANDUNG.COM -- BPJAMSOSTEK mencatat masih minimnya jumlah warga Jawa Barat yang terlindungi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Faktor minimnya informasi manfaat jaminan diprediksi menjadi salah satu penyebab masih rendahnya angka kepesertaan.

Direktur Pelayanan BPJAMSOSTEK Krishna Syarif mengatakan, dari 25 juta angkatan kerja di Jabar baru sekitar 3% atau 343.000 pekerja informal yang telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan. Sementara untuk pekerja formal dari 4,5 juta pekerja sekitar 2,9 juta atau 42% yang telah terdaftar.

Ini jadi tanggung jawab kita bersama. Bukan Pemprov saja tapi tugas kita bersama. Karena masih banyak warga kita yang belum mendapatkan perlindungan kata Krishna saat Konferensi Pers SIAPP82 (Sosialisasi PP 82 tentang kenaikan manfaat BPJS Ketenagakerjaan), Selasa (25/2/2020).

Krishna menjelaskan untuk meningkatkan jumlah kepesertaan tersebut, pihaknya sudah mempersiapkan sejumlah strategi. Salah satunya sosialisasi dengan menggandeng tokoh masyarakat hingga pemerintah daerah untuk mengajak dan mendaftarkan seluruh pekerja kontrak yang berada di sekitar lingkungannya. Selain itu pihaknya juga siap membantu membangun infrastruktur regulasi di daerah supaya masyarakat bisa terlindungi.

Masih banyak di lingkungan Pemprov Jabar dari masyarakat belum jadi peserta. Kami imbau terkait peraturan gubernur maupun perda bisa melindungi seluruh pekerja di lingkungan provinsi Jabar. Semua warga Jabar harus bisa terlindungi. Semua banyak yang belum paham, jika semua masyarakat yang memiliki nilai ekonomi atau memiliki pekerjaan harus ikut, supaya negara bisa mengkover dan melindungi, katanya. 

Selain itu Krishna menjelaskan, banyak manfaat yang bisa diperoleh masyarakat. Apalagi setelah pemerintah resmi meningkatkan manfaat program JKK dan JKM (Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) pada akhir tahun 2019 lalu.

Karenanya, kini BPJAMSOSTEK tengah gencar melakukan sosialisasi di 11 kota besar di Indonesia. Berawal dari Jakarta pada Januari lalu, kini giliran Bandung yang akan menjadi lokasi sosialisasi ke-3 setelah sebelumnya acara serupa juga sukses digelar di Kota Medan.

Pasalnya, peningkatan manfaat JKK dan JKM ini berlaku tanpa adanya kenaikan iuran sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Desember 2019 silam.

Karenanya kenaikan manfaat ini sebagai perwujudan hadirnya pemerintah sebagai regulator dalam menjamin kesejahteraan pekerja, katanya.

Krishna juga menyebut, manfaat JKK selama ini telah hadir secara lengkap, seperti perawatan dan pengobatan tanpa batasan biaya sesuai kebutuhan medis, santunan pengganti upah selama tidak bekerja, santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48x upah, santunan cacat total hingga maksimal sebesar 56x upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja (return to work).

AYO BACA : BPJS Ketenagakerjaan Naikkan Jaminan Kematian Pekerja Jadi Rp42 Juta

Lebih lanjut, mnfaat JKK di atas menjadi semakin baik lagi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019, antara lain berupa santunan pengganti upah selama tidak bekerja, ditingkatkan nilainya menjadi sebesar 100% untuk 12 bulan dari sebelumnya hanya 6 bulan. Setelah 12 bulan, seterusnya peserta akan mendapatkan pengganti upah sebesar 50% hingga sembuh.

Biaya transportasi bagi peserta yang mengalami JKK juga meningkat yaitu untuk angkutan darat dari Rp1 juta menjadi maksimal Rp5 juta, angkutan laut dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta, dan angkutan udara menjadi Rp10 juta dari sebelumnya Rp2,5 juta.

Peningkatan manfaat lainnya yang juga sangat signifikan adalah bantuan beasiswa. Jika sebelumnya bantuan beasiswa diberikan sebesar Rp 12 juta untuk satu orang anak, kini menjadi maksimal sebesar Rp 174 juta untuk maksimal dua orang anak sejak masuk taman kanak-kanak (TK) hingga anak pekerja lulus dari bangku kuliah. Dengan begitu kenaikan manfaat beasiswa tersebut mencapai 1350% jika dibandingkan dengan sebelumnya yang diharapkan pendidikan anak perserta dapat lebih terjamin, kata Krishna.

Sementara itu, pada program JKK pemerintah juga menambahkan manfaat berupa perawatan di rumah atau home care sebesar maksimal Rp20 juta untuk maksimal 1 tahun per kasus. Manfaat ini diberikan kepada peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit.

Selain itu BPJAMSOSTEK juga menanggung biaya pemeriksaan diagnostik, yang dimaksudkan untuk pemeriksaan dalam rangka penyelesaian kasus Penyakit Akibat Kerja (PAK). Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan agar pengobatan dapat dilakukan hingga tuntas.

Tidak hanya program JKK, program JKM juga mendapatkan peningkatan manfaat yang cukup signifikan. Selama ini manfaat program JKM yang diterima ahli waris terdiri dari santunan kematian yang diberikan secara sekaligus dan berkala selama 24 bulan, bantuan biaya pemakaman dan beasiswa untuk 1 orang anak dengan total manfaat sebesar Rp 24 juta. Namun, dengan disahkannya peraturan ini total manfaat santunan JKM meningkat sebesar 75% menjadi Rp 42 juta. Hal ini tidak terlepas dari kepedulian pemerintah untuk membantu meringankan beban pekerja atau keluarganya yang ditinggalkan.

Adapun perincian santunan kematian program JKM naik dari Rp 16,2 juta menjadi Rp 20 juta, santunan berkala meninggal dunia dari Rp 6 juta untuk 24 bulan menjadi Rp 12 juta, dan biaya pemakaman naik dari Rp 3 juta menjadi Rp 10 juta.

Selain manfaat itu, program JKM juga memberikan bantuan beasiswa dengan perubahan poin-poin yang sama dengan manfaat program JKK, yaitu maksimal mencapai Rp 174 juta untuk dua orang anak. Namun tentu semua manfaat tersebut dapat dirasakan oleh pekerja yang terdaftar menjadi peserta BPJAMSOSTEK dan aktif membayar iuran, ucap Krishna.

Oleh karena itu, Krishna mengajak seluruh pekerja untuk mendaftarakan dirinya menjadi peserta BPJAMSOSTEK yang dapat dilakukan melalui berbagai kanal diantaranya aplikasi BPJSTKU yang dapat diunduh di Appstore dan Playstore, atau datang langsung ke kantor cabang BPJAMSOSTEK di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu bagi pekerja yang ingin mendapatkan informasi lengkap tetang BPJAMSOSTEK dapat menghubungi Contact Center 175 atau follow social media resmi BPJAMSOSTEK.

Bersamaan dengan kegiatan sosialisasi peningkatan manfaat tersebut, BPJAMSOSTEK juga sekaligus memaparkan terkait Anugerah Paritrana 2020 sebagai ajang pemberian penghargaan oleh BPJAMSOSTEK kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan Peserta yang memiliki kontribusi yang positif terhadap implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Anugerah Paritrana ini merupakan kali ke tiga dalam pelaksanaannya sejak tahun 2018 yang lalu, ujarnya.

AYO BACA : 90% Pekerja Informal Purwakarta Belum Ikut BPJS Ketenagakerjaan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar