Yamaha

Potensi Penyelewengan Dana BOS

  Selasa, 25 Februari 2020   Netizen Djoko Subinarto
[Ilustrasi] Transfer dana bos. (Pixabay)

AYOBANDUNG.COM – Pemerintah kita telah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp505,8 triliun pada APBN 2020. Alokasi tersebut setara dengan 20 persen dari total belanja negara yang mencapai Rp2.528,8 triliun pada tahun ini. Dari jumlah anggaran pendidikan yang disediakan, Rp54,31 triliun dialokasikan untuk dana bantun operasional sekolah (BOS). Jumlah dana BOS tersebut meningkat sekitar 8,96 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yang sebesar Rp49,84 triliun .

Rencananya, penyaluran dana BOS tahun ini akan dilakukan bertahap selama tiga kali. Dana BOS bakal disalurkan langsung ke sekolah tanpa perantaraan pemerintah daerah. Mekanismenya, dana akan ditransfer langsung ke rekening kepala sekolah. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 48 tahun 2019 tentang Pengelolaan DAK Non Fisik.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) sendiri bakal semakin memperketat aturan pencairan dana BOS. Sekolah yang gagal melaporkan anggaran BOS secara rinci ke Kemdikbud selama dua kali berturut-turut, tidak akan mendapatkan lagi kucuran BOS. Sejauh ini, Kemdikbud hanya menerima 53 persen dari jumlah sekolah yang melaporkan rincian anggaran penggunaan dana BOS.

AYO BACA : Sri Mulyani Mulai Salurkan Dana BOS Tahap 1 Senilai Rp9,8 Triliun

Lantas, apakah dana BOS nanti akan benar-benar aman dan sepenuhnya diperuntukkan untuk kepentingan operasional sekolah?

Bukan rahasia lagi, sektor pendidikan sudah lama disinyalir menjadi salah satu lahan basah bagi praktik korupsi di Republik ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai dinas pendidikan menjadi salah satu insititusi paling korup di Indonesia. ICW mencatat, dalam sektor pendidikan, modus korupsi yang paling dominan adalah penggelembungan harga (mark up) pengadaan barang dan jasa. Di samping itu, penggerogotan ataupun penyunatan berbagai anggaran pendidikan. Salah satunya yaitu dana BOS.

Adanya kewajiban pihak sekolah untuk melaporkan anggaran BOS secara rinci ke Kemdikbud masih belum sepenuhnya menjamin dana BOS aman dari praktik-praktik korupsi jika tanpa dibarengi upaya-upaya lainnya, semisal transparansi dan pengawasan dari masyarakat. Laporan bisa saja dimanipulasi. Artinya, potensi penyelewengan dana BOS masih tetap ada.

AYO BACA : Transaksi Nontunai Dana Bos Dikeluhkan, Disdik Bandung Petakan Sekolah

Oleh sebab itu, transparansi penggunaan dana BOS juga perlu dikedepankan. Dengan transparansi, diharapkan masyarakat bakal lebih mudah dalam mengawasi penggunaan dana BOS. Maka, pihak sekolah perlu terbuka dalam hal ini. Pihak sekolah wajib memberikan laporan penggunaan dana BOS yang mereka terima kepada para orang tua siswa.

Sebaiknya rincian penggunaan dana BOS oleh pihak sekolah dipublikasikan pula secara on-line lewat situs sekolah bersangkutan. Dengan begitu, publik luas juga dapat mengetahui penggunaan secara rinci dana BOS oleh pihak sekolah.

Semuanya harus dibuat serbatransparan, sehingga publik sebagai pembayar pajak dapat dengan mudah mengetahui dan mengawasi sejauh mana anggaran BOS yang dikelola oleh pihak sekolah digunakan secara benar, wajar dan sesungguhnya. Tak ada salahnya apabila kemudian dilakukan juga audit oleh lembaga independen dalam soal penggunaan dana BOS oleh sekolah.

Semua ini perlu dilakukan untuk menjamin terciptanya sebuah sistem pendidikan nasional yang benar-benar bersih, kredibel dan berkualitas baik.

Djoko Subinarto, Alumnus FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) sekaligus Kolumnis dan Blogger tinggal di Cimahi. Beberapa artikel banyak di muat di Tribun Jateng, Republika, Koran Jakarta, dan media nasional lainnya.

AYO BACA : 50% Dana Bos untuk Guru Honorer, Gun Gun Minta Pengawasan Lebih

Netizen : Djoko Subinarto

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE