Yamaha

Kendalikan Inflasi, Jabar Siap Bangun Pusat Distribusi

  Jumat, 21 Februari 2020   Dadi Haryadi
Ilustrasi -- pusat distribusi pangan. (istimewa)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat akan segera membangun pusat distribusi komoditas pokok masyarakat di sejumlah daerah. Hal ini sesuai dengan perintah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Moh. Arifin Soedjayana mengatakan Gubernur ingin keberadaan pusat distribusi untuk mengendalikan inflasi serta meredam gejolak harga pasar komoditas kebutuhan pokok masyarakat.

“Pengendalian inflasi menjadi salah satu strategi Pak Gubernur menekan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, pembangunan pusat distribusi ini sekaligus menindaklanjuti lahirnya peraturan daerah tentang pusat distribusi di Jawa Barat,” katanya di Bandung, Jumat (21/2/2020).

Menurutnya, pusat distribusi bertujuan sebagai penyangga (buffer) yang bisa berperan sebagai stabilisasi harga. Fungsi buffer ini pada intinya tidak berbentuk ritel.

“Jika persediaan banyak yang mengakibatkan harga anjlok maka buffer ini bisa menampung, dan begitupun sebaliknya. Nanti ini akan diatur melalui peraturan gubernur,” ujar Arifin.

Dia menjelaskan ada 10 hingga 14 titik di beberapa wilayah di Jawa Barat yang diusulkan menjadi lokasi pusat distribusi.

Meski demikian, kata dia, pihaknya ingin terlebih dahulu mengoptimalkan tempat Sistem Resi Gudang (SRG) yang sudah berdiri di 13 lokasi di Jawa Barat. Optimalisasi SRG ini diakui sebagai langkah awal pembentukan pusat distribusi provinsi.

AYO BACA : Lindungi Pasar Tradisonal, DPRD Jabar Inisiasi Raperda Pusat Pasar Distribusi

“Menurut saya, enggak usah kita bangun baru pusat distribusi provinsi. Di kita (Jawa Barat) sudah ada sekitar 13 gudang SRG beras. Itu bisa dijadikan pilot project pusat distribusi provinsi ini,” ujar dia.

Lebih lanjut Arifin menuturkan tujuan pembentukan pusat distribusi provinsi ini untuk melindungi petani dari sisi stabilitas harga pasar. Karena itu, dibutuhkan peran serta BUMD Jawa Barat lainnya yakni BUMD Jabar Agro yang sudah diamanatkan agar berperan dalam stabilitas pangan.

Selain itu, pihaknya juga mendorong DPRD Jawa Barat untuk ikut mendukung dan segera melakukan pengesahan anggaran. Sebab, peraturan daerah pusat distribusi provinsi ini merupakan salah satu perda inisiatif DPRD Jawa Barat.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus II DPRD Jawa Barat, R Yunandar Rukhiadi Eka Perwira menjelaskan, tujuan dasar dari pembentukan Perda Pusat Distribusi Provinsi adalah untuk memberi kemudahan bagi masyarakat. Khususnya bagi para produsen termasuk petani, nelayan, peternak, dan  pedagang kecil agar bisa mendapatkan jaminan pasokan barang yang diproduksi atau yang dijual.

“Diharapkan dari perda ini akan ada suatu lembaga yang memang mengatur sistem distribusi di Provinsi Jawa Barat. Jika pada saat-saat tertentu terjadi kelangkaan pangan, maka dengan adanya lembaga yang mengatur sistem distribusi ini, hal itu bisa diminimalisir atau dicegah serta menjaga stabilitas harga dan meminimalkan inflasi yang ada di Jawa Barat,” ucap Yunandar.

Selain itu, dikatakan Yunandar, Raperda Pusat Distribusi Provinsi ini dilatarbelakangi fungsi pasar sebagai salah satu infrastruktur ekonomi nasional dan ujung tombak distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat. Karena memiliki kedudukan strategis dan penting dalam menjaga stabilitas harga dan kebutuhan pokok masyarakat, dikatakan Yunandar, sehingga masyarakat memperoleh jaminan hak untuk memperoleh barang barang kebutuhan pokok yang berkualitas dengan harga terjangkau.

“Sehingga untuk mencapai tujuan itu perlu adanya upaya konkret dari semua pemangku kepentingan. Ada sekitar 50 pasal yang dibahas, terdapat beberapa usulan dari eksekutif di antaranya mengenai ruang lingkup pusat distribusi provinsi ini,” ujar dia.

AYO BACA : Ke Kemendag, BP Perda DPRD Jabar Konsultasikan Raperda Distribusi Pasar

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar