Yamaha

Waterboom di Sesar Lembang Belum Kantongi Izin

  Jumat, 21 Februari 2020   Tri Junari
Lokasi pembangunan Waterboom di Patahan Lembang. (Ayobandung.com/Tri Junari)

LEMBANG, AYOBANDUNG.COM -- Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengungkapkan hingga saat ini PT DAM Anugerah Pondok Mandiri selaku pengembang Agrowisata dan Waterboom Noah’s Park perizinannya belum lengkap.

Perusahaan itu berencana membangun waterboom di Kampung Suka Tinggal RT 1 RW 2, Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat tepat berada di patahan lembang dan Kawasan Bandung Utara (KBU).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup KBB, Apung Hadiat Purwoko, memastikan di dalam dokumen pengajuan izin yang masuk ke dinasnya itu tidak mencantumkan izin pembangunan waterboom.

"Dalam dokumen yang diajukan perusahaan itu diperuntukkan untuk pembangunan camping ground, jadi kami juga tidak sepakat jika kawasan di KBU itu akan dijadikan waterboom," ujar Apung saat dihubungi, Jumat (21/2/2020).

AYO BACA : Soal Waterboom Lembang, Emil Sebut Wisata KBU Harus Sesuai Izin

Menurut Apung, hingga saat ini PT. DAM Anugerah Pondok Mandiri juga tidak mengantongi izin Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL).

Sebelumnya, pihak perusahaan mengklaim sudah mengantongi izin rekomendasi izin UKL/UPL dari DLH KBB. Bahkan izin tersebut disebarkan ke kalangan wartawan dalam bentuk keterangan tertulis.

"Belum (ada izin), baru pengajuan dan belum kami bahas. Mungkin yang dipegang baru draftnya," tuturnya. 

Rekomendasi UKL UPL dari Dinas Lingkungan Hidup yang diklaim perusahaan tersebut bukan rekomendasi yang sah karena hingga saat ini dirinya belum menandatangani dokumen yang diajukan perusahaan.

AYO BACA : Waterboom di Patahan Lembang, Aa Umbara: Warga Menolak, Izinnya Tidak Akan Keluar

"Dalam perjalanan proses izin perusahaan mau menambahkan itu waterboom. Tapi kami kemungkinan keberatan karena tidak sesuai izin awal," jelasnya. 

Staff Bagian Perijinan PT. DAM Anugerah Pondok Mandiri, Atik Suhinda mengatakan, hingga saat ini proyek tersebut belum dilakukan pembangunan karena belum semua izinnya di setujui. 

"Sebagian izin masih dalam proses sejak 2017 lalu. Kalau membangun di KBU untuk keperluan bisnis banyak persyaratan yang harus dipenuhi, berbeda dengan pengajuan izin untuk rumah tinggal," ujarnya.

Pihaknya menegaskan, tidak mau sembarangan dalam melakukan pembangunan, sehingga pihaknya bakal taat terhadap peraturan yang ada, agar persyaratan dan berbagai izin bisa terpenuhi.

"Kami ingin memberikan contoh kepada para pengusaha untuk mengikuti aturan, meskipun membutuhkan waktu dan proses yang panjang," katanya.

AYO BACA : Pemkab Bandung Barat Siap Buka 10 Objek Wisata Alam Baru

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar