Yamaha

BFK3I: Pembangunan Arboretum Alamendah Tak Perlu Amdal

  Kamis, 20 Februari 2020   Mildan Abdalloh
Pembangunan Arboretum Alamendah. (Ayobandung.com/Ist)

RANCABALI, AYOBANDUNG.COM -- Ketua Badan Pembina Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (BPFK3I) Jawa Barat Dedi Kurniawan memandang, pembangunan objek wisata arboretum di Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, tidak harus memiliki analisa mengenai dampak lingkungan (amdal).

Dedi yang juga menjadi pendamping Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di Alamendah menjelaskan, arboretum memiliki konsep pelestarian lingkungan, sehingga tidak lagi memerlukan amdal.

"Kalau tidak berdampak terhadap lingkungan, tidak perlu ada kajian lingkungan. Lihat juga Undang-undang KLH, mana yang harus ada amdal, mana yang tidak. Dalam konteks arboretum, tidak ada kerusakan lingkungan," tutur Dedi.

Dedi menilai, DPRD Kabupaten Bandung yang meminta pembangunan arboretum membuat amdal, merupakan hal yang keliru, kecuali yang diminta adalah UKL UPL.

"Tapi DPRD juga harus melihat grand desainnya. Kalau menanam pohon dengan jenis endemik dan bisa mendatangkan burung untuk dijadikan tempat wisata, apakah perlu UKL UPL?" ujarnya.

Terlbih, lanjut Dedi, arboretum Alamendah berdiri di atas lahan milik Perhutani sehingga tidak ada perizinan langsung dengan pemerintah pusat. Dalam hal ini, telah ada SK 9179/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 tertanggal 31 Desember 2018 yang mana dalam mandat SK telah dibuat RKT dan RPH pengelolaan oleh masyarakat/KUPS/LMDH dan Perhutani, sehingga, secara prinsip tidak diperlukan lagi ijin dari pemkab setempat.

"Bisa dilihat sendiri, saat ini masih pembersihan ilalang untuk ditanami pohon. Tidak ada penebangan," tegasnya.

Terpisah, Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bandung Praniko Imam Sagita memandang, SK dari Perhutani bukan satu-satunya izin tunggal yang bisa dijadikan dasar bagi siapapun untuk melakukan eksploitasi.

"SK itu bukan izin tunggal, karena tetap harus ada izin dari Pemerintah Kabupaten Bandung sebagai pemilik teritorialnya, misalnya kalau mendirikan bangunan yah tetap harus ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB), kemudian kajian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Lalu Lintas," ujar Praniko.

Terlebih Arboretum juga akan menjadi tempat wisata, sehingga ada aktivitas komersial dan harus mendapat izin usaha kepariwisataan dari Pemkab Bandung.

"Kami sangat mendukung, apalagi ini kan pemberdayaan masyarakat. Tapi tolong tempuh semua peraturan perizinannya. Termasuk perizinan dari pemerintah daerah karena memang ada kewenanngnya disitu," tutupnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar