Yamaha

Menolak Mantan Kombatan ISIS ke Bumi Persada

  Senin, 17 Februari 2020   Netizen Rustam Nasution (Wisnu AJ)
ISIS. (Reuters)

AYOBANDUNG.COM -- Kekalahan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Iraq dan Syria membuat pengikutnya yang berasal dari berbagai negara dibelahan dunia termasuk dari negara Indonesia porak poranda.

Ribuan dari anggota kelompok milisi ISIS dibawah kekhalifahan terakhir ISIS Abu Bakr Al-Baghdadi ditangkap oleh pemerintah Iraq dan Syria. Para milisi ISIS itu ditahan dalam kamp kamp tahanan dikedua negara.

Sementara selebihnya para milisi ISIS ada yang bersembunyi di hutan hutan dan gurun gurun kecil di perbatasan kedua negara Iraq dan Syria. Serta banyak juga yang lolos melarikan diri dari Iraq dan Syria keberapa negara Timur Tengah. Untuk menyelamatkan diri dari kejaran pasukan meliter Iraq yang didukung oleh pasukan meliter Amerika Serikat (AS). Dan Tentara negara Syria yang didukung oleh Meliter negara Rusia.

Dari ribuan milisi ISIS yang porak poranda berpencar pencar, disebutkan ada sekitar 689 orang yang berasal dari Negara Indonesia, mereka saat ini berada di kamp kamp pengungsian di Iraq maupun di Syria, dan nasib mereka kini terkatung katung dengan ketidak jelasan status warga negaranya.

Namun bagi Indonesia, persoalan 600-an orang Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang berasal dari Indonesia tidak mempersoalkannya. Indonesia tidak ambil pusing dengan keberadaan mereka. Karena sesuai dengan Undang Undang (UU) bahwa ke 689 orang WNI eks ISIS itu bukan lagi selaku WNI. Apa lagi para WNI eks ISIS ini dikabarkan telah membakar pasfor mereka, dan telah bersumpah setia kepada kekhalifahan ISIS dibawah pimpinan Abu Bakr Al Baqdadi.

Berdasarkan UU nomor :12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, sebagai mana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor : 2 tahun 2007 tentang tata cara memperoleh kewarganegaraan, pembatalan, dan memperoleh kembali kewarganegaraan RI, sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) yang berbunyi,

a) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. b). Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.

c). Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. d). Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang hanya dapat dijabat oleh warga Indonesia.

e). Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut, dan f). Mempunyai pasfor atau surat yang bersipat pasfor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara asing.

Menelisik dari bunyi UU nomor : 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI yang dijabarkan dalam PP nomor : 2 tahun 2007 pada Pasal 31 ayat (1) para milisi ISIS yang berasal dari Indonesia telah memenuhi unsur gugurnya kewarganegaraan mereka selaku WNI.

RI Tolak Kombatan ISIS

AYO BACA : Mahfud MD: Kalau Sudah Jadi Teroris, Mau Dipulangkan untuk Apa?

Jika mengacu kepada UU nomor : 12 tahun 2006 dan PP nomor : 2 tahun 2007, Sikap Presiden Joko Widodo ( Jokowi) yang menolak kombatan ISIS kembali pulang ke pangkuan ibu pertiwi, tentu didasari oleh beberapa pertimbangan.

Presiden mengatakan bahwa 689 orang Indonesia yang menjadi kombatan ISIS bukan lagi menjadi tanggungjawab negara Indonesia , tapi melainkan segala tindakan yang telah diambil oleh orang orang tersebut sudah menjadi tanggungjawab mereka sendiri.

"Oleh karena itu pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang orang yang ada disana, ISIS eks WNI ", tegas Presiden

Secara tegas Presiden mengatakan bahwa pemerintah memiliki tanggungjawab keamanan terhadap 267 juta penduduk Indonesia. Sebanyak 689 eks WNI tersebut dikhawatirkan berpotensi mengganggu keamanan dalam negeri (Bisnis.com 12/2/2020).

Sikap tegas yang diperlihatkan oleh pemerintah dalam penolakan kembalinya para kombatan ISIS ke pangkuan ibu pertiwi patut untuk dihargai. Apa lagi alasan penolakan itu demi keamanan negara dengan jumlah penduduk 267 juta jiwa.

Kembalinya para kombatan ISIS, tentu dikhawatirkan akan mengancam keamanan negara, karena tidak ada yang dapat untuk memberikan jaminan para kombatan ISIS ini tidak menimbulkan masalah didalam negeri, apa lagi para kombatan ISIS ini telah terlatih secara meliter, dan dapat merakit bom, serta memiliki kemampuan untuk merekrut anggota menjadi bagian dari kelompok mereka.

Persoalan teroris di tanah air sampai saat ini masih menjadi ancaman bagi negara dan bangsa ini. Ditambah lagi dengan kembalinya 689 kombatan ISIS ketanah air tentu akan menimbulkan persoalan baru. Karena bagaimanapun para kombatan ISIS ini kembali ketanah air akan mendirikan kelompok kelompok dan tetap menjalin komunikasi. Dan hal inilah nantinya yang sulit untuk diawasi.

Sudut Pandang HAM:

Namun jika diurai dari sudut Pandang Hak Azasi Manusia (HAM) pemerintah perlu untuk melakukan pengkajian yang mendalam, karena bagaimanapun para kombatan ISIS eks WNI ini meninggalkan tanah airnya Indonesia untuk bergabung dengan kekhalifahan ISIS, tidaklah semuanya bertujuan untuk menjadi milisi ISIS untuk memerangi orang orang yang tidak seakidah dengan mereka. Tapi melainkan ada juga yang bertujuan untuk merobah nasib di tanah syam (Syria). Mereka termakan bujuk rayu dan janji janji manis yang disampaikan oleh para petinggi ISIS.

Menurut keterangan yang diberikan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Pol Suhaidi Alius, ada sekitar 600-an orang WNI eks ISIS yang kini mengungsi di Syria, yakni di kamp Al Roj, Al Hol dan Annisa. Banyak diantara mereka bukan petempur, melainkan wanita dan anak anak kecil.

Jika merunut keberadaan mereka berada dalam pelukan ISIS, bukanlah atas kemauan mereka, tapi melainkan adalah keputusan dari suami dan orang tua mereka. Tentu dalam hal ini menimbulkan pertanyaan apakah terhadap wanita dan anak anak ini termasuk dilarang pulang ke tanah air?.

AYO BACA : BNPT Cari Anak-anak WNI Eks ISIS, Ini yang Terjadi

Pemulangan para kombatan ISIS kembali ketanah air saat ini melahirkan pro dan kontra. Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU) Said Aqil Siradj tegas menolak kepulangan WNI eks kombatan ISIS.

Dalam pertemuan NU dengan Kementerian Luar Negeri PB NU menolak pemulangan WNI eks ISIS itu karena dinilai bahwa para kombatan itu telah memilih jalan yang bertentangan dengan Pancasila.

Perilaku itu kata Said, bertentangan dengan ajaran agama dan juga Al Qur'an. Ia beranggapan, ketika WNI eks ISIS tersebut memilih untuk bergabung dengan ISIS, maka mereka membuat kegaduhan.

Oleh karena itu kata Ketum PB NU, kenapa kita bicara pemulangan 689 orang, kalau itu mengganggu ketenangan sekitar 267 juta warga Indonesia, kata Ketum PB NU itu.

Berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin. Din mendukung jika ada rencana pemerintah untuk memulangkan WNI eks ISIS. Menurutnya sudah menjadi kewajiban pemerintah Indonesia melindungi WNI eks ISIS yang saat ini terlantar di Timur Tengah.

Adapun alasan nya kata Din mengacu kepada Undang Undang Dasar (UUD) 1945 mengenai kewajiban negara yang wajib melindungi warganya. Oleh sebab itu sudah sepantasnya jika pemerintah memikirkan nasib 689 WNI eks ISIS tersebut sesuai konstitusi.

"Selama mereka masih berstatus WNI. Sekali lagi selama mereka masih berstatus WNI, maka Negara harus memberikan perlindungan. Itu amanat konstitusi ".

Din lebih lanjut menjelaskan, jika ratusan WNI tersebut terbukti melanggar hukum, maka akan diproses seperti mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan Din menyebutkan tidak masalah jika ratusan WNI tersebut harus menjalani proses deradikalisasi, lantaran yang penting mereka harus diterima dahulu sebagai WNI.

Meskipun mendukung, Din juga memberikan sejumlah catatan penting bagi WNI eks ISIS tersebut. Salah satunya adalah mereka harus mengucapkan ikrar setia terhadap Nekara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila, ujarnya. (Wow.com 8/2/2020).

Adanya pendapat pro dan kontra terhadap pemulangan mantan kombatan ISIS ini ke bumi persada, pemerintah dalam mengambil keputusan terhadap pemulangan WNI eks ISIS haruslah berhati hati, agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan konstitusi, dan tidak menjadi duri dalam daging bagi keamanan negara dan rakyat Indonesia. Semoga!

Wisnu AJ

Sekretaris Forum Komunikasi Anak Daerah Kota Tanjungbalai

AYO BACA : Jokowi Tegaskan Teroris Lintas Batas adalah ISIS eks WNI

Netizen : Rustam Nasution (Wisnu AJ)
Rustam Nasution (Wisnu AJ)

Tulisan adalah kiriman netizen, isi tulisan di luar tanggung jawab redaksi.

Ayo Menulis klik di sini.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar