Yamaha

Tunggakkan PBB Warga Bandung Barat Capai Rp300 Miliar

  Jumat, 14 Februari 2020   Tri Junari
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). (istimewa)

NGAMPRAH, AYOBANDUNG.COM -- Tunggakan dan denda dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) warga Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang belum masuk ke kas daerah hingga kini mencapai kurang lebih Rp300 miliar.

Jumlah piutang yang fantastis itu karena terhitung secara kumulatif sejak tahun 2013 saat pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaaan (PBB P2) dilimpahkan dari pemerintah pusat ke daerah.

"Piutang yang belum terbayarkan sekitar Rp300 miliar itu ke kas daerah bukan hanya tahun 2019, tapi sejak pelimpahan PBB P2 dari pusat ke daerah mulai tahun 2013. Hal itu sesuai dengan amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)," ujar Kepala Bidang Pajak Daerah 2, pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), KBB, Rega Wiguna di Ngamprah, Jumat (14/2/2020).

Menurutnya, piutang itu sudah termasuk pokok dan dendanya dan berasal dari berbagai elemen. Mulai dari masyarakat perorangan, institusi/lembaga, hingga pelaku usaha. 

AYO BACA : Target PBB Bandung Barat Hanya Tercapai 56%

Pada banyak kasus, piutang itu adalah 'warisan' dari pemilik sebelumnya. Semisal pemilik tanah sebelumnya tidak membayar pajak, lalu tanah itu dibeli. Maka si pembeli wajib melunasi tunggakan pajak yang belum terbayarkan oleh pemilik sebelumnya. 

Hal itu ada dalam ketentuan, dimana pada saat objek pajak beralih maka segala keuntungan ataupun kerugian menjadi tanggungjawab pihak kedua atau pemilik baru. 

Oleh sebab itu, lanjut Rega, sebaiknya ketika terjadi transaksi jual beli objek pajak, harus dipastikan dulu bahwa pajaknya telah dibayar. 

Untuk denda administrasi yang diberikan ketika telat membayar PBB perbulannya adalah 2% dari nilai pajak, dan setinggi-tingginya setelah dua tahun adalah 48%. 

AYO BACA : Target PBB Belum Tercapai, Pemkot Cimahi Terbitkan Surat Teguran

"Makanya tidak heran kadang ada yang nilai denda administrasinya lebih besar daripada pokok pajaknya. Itu karena sudah puluhan tahun pajaknya tidak dibayar sehingga dikenakan denda maksimal," katanya.

Saat ini, lanjut dia, Pemda KBB sedang mengkaji kebijakan penghapusan sanksi administrasi/denda. 

Penghapusan denda ini akan berlaku menyeluruh, tinggal rentang waktunya sedang dirumuskan namun direncanakan mulai dilakukan tahun ini. 

Sementara untuk kebijakan pemutihan secara total piutang hal tersebut belum bisa dilakukan dan di seluruh daerah di Indonesia juga belum ada yang menerapkan. 

"Sebab indikatornya harus jelas, misalnya jika terjadi kejadian luar biasa (KLB)," katanya.

AYO BACA : Pemilik Cagar Budaya di Bandung Bisa Dapat Diskon PBB 100%

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar