Yamaha

Warga Bandung Nilai Rencana Sanksi Derek Tak Efektif

  Kamis, 13 Februari 2020   Nur Khansa Ranawati
[Ilustrasi] Petugas Kepolisian bersama Dishub Kota Bandung menggelar operasi parkir liar di sejumlah ruas jalan di Kota Bandung, Jumat (14/6/2019). (Ayobandung.com/Kavin Faza)

BANDUNG WETAN, AYOBANDUNG.COM -- Dalam waktu dekat, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung akan memberlakukan sanksi derek bagi kendaraan yang kedapatan parkir sembarangan. Sanksi tersebut dirumuskan menyusul sanksi penempelan stiker dan cabut pentil yang selama ini diterapkan dianggap tidak efektif.

Rencananya, aturan resmi soal regulasi sanksi derek tersebut akan dikeluarkan bulan ini. Sanksi akan keluar dalam tiga tahap, yakni tilang, derek, dan menginapkan kendaraan. Besaran denda yang diberikan mulai dari Rp200.000 hingga Rp1.050.000 per tindakan.

Menanggapi hal tersebut, Ayobandung.com mewawancarai sejumlah warga Kota Bandung, Rabu (12/2/2020).  Hasilnya, mayoritas menilai sanksi derek cenderung tak akan efektif.

"Kalau setiap kendaraan yang parkir akan diderek, memangnya alat derek yang tersedia memadai? Berapa banyak alat derek yang harus disediakan? Kalau hanya satu atau dua kendaraan yang diderek sementara sisanya tidak, ya enggak adil," ungkap Mien Julietty (63), seorang ASN Kota Bandung yang sehari-harinya mengendari kedaraan roda empat.

Dia menyebutkan, sanksi dapat dilakukan dengan menggembok roda kendaraan. Pelanggar dapat menggunakan kendaraanya kembali setelah membayar tilang.

AYO BACA : Mobil Dinas Mewah Bapenda Jabar Mangkrak di Carrefour Kircon

"Lebih baik dikempesin atau digembok saja bannya, kalau yang melanggar banyak tapi mobil dereknya terbatas tidak efektif juga," ungkapnya.

Sementara itu, wiraswasta yang berdomisili di bilangan Dago, Muhammad Yudistira (29) mengatakan, denda dalam nominal yang besar dinilai akan lebih efektif ketimbang derek. Namun, hal tersebut, dia mengatakan, harus dilakukan secara konsisten.

"Dendanya harus mahal, misalnya motor Rp500.000 dan mobil Rp700.000. Kalau mahal kayaknya masyarakat juga bakal takut," ungkapnya.

"Tapi harus konsisten, jangan sampai ada oknum-oknum yang minta damai," tambahnya.

Sementara itu, Arian Maulana (21) mahasiswa yang berdomisili di Kiaracondong mengatakan, sanksi tersebut sebaiknya tidak perlu diterapkan terlebih dahulu. Pasalnya, aturan Pemkot Bandung soal penertiban parkir seperti pengadaan alat parkir elektronik pun hingga saat ini belum berfungsi.

AYO BACA : Terlantarkan Kendaraan Dinas, Bapenda Jabar Bisa Diperiksa Kejaksaan

"Harusnya jangan diderek dulu, fasilitas parkir yang sudah ada seperti mesin parkir saja belum maksimal. Perbaiki dulu yang ada sebelum membuat aturan yang baru," ungkapnya.

Lahan Parkir Terbatas

Selain itu, mereka rata-rata mengeluhkan lahan parkir di Kota Bandung yang memang terbatas. Tidak adanya sosialisasi yang jelas soal area mana yang boleh dipakai parkir dan mana yang tidak pun selama ini dinlilai kerap membuat bingung.

"Kalau mau dilarang pun, warga kan selama ini tidak pernah dikasih tahu mana area parkir mana yang bukan, kadang-kadang plang dilarang parkir saja masih banyak dilanggar dan dibiarkan," ungkap Mien.

Hal senada disampaikan Arian. Dia berharap sebelum aturan tersebut berlaku, Pemkot Bandung dapat terlebih dahulu menertibkan juru parkir liar yang banyak tersebar di sejumlah titik.

"Jangan hanya salahkan yang parkir, selama ada tukang pakir liar mah susah. Di beberapa tempat wisata juga banyak yang tidak menyediakan parkir luas," ungkapnya.

AYO BACA : Siap-siap, Dishub Bandung Bakal Derek Kendaraan yang Parkir Sembarangan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar