Yamaha

Ada Dana Nganggur Lebih dari Rp100 Triliun di Rekening Daerah

  Senin, 10 Februari 2020
Ilustrasi dana desa. (Antara)

JAKARTA, AYOBANDUNG.COM -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat per akhir Desember dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang masih mengendap di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau account milik pemerintah daerah masih sebesar Rp100 triliun. Jumlah ini sudah menurun dibandingkan tahun-tahun lalu yang sempat menyentuh angka Rp200 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dana tersebut merupakan besaran yang tidak terbelanjakan di tingkat daerah, sehingga akhirnya mengendap. "Unspend di daerah," ujarnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Sri menuturkan, pihaknya terus mencari cara dan berikhtiar agar transfer ke daerah yang sudah disalurkan berkualitas. Dalam artian, tidak sekadar pindah ke akun pemerintah daerah dan tidak mendorong pembangunan di daerah.

AYO BACA : Dana Desa Belum Efektif Entaskan Kemiskinan

Berbagai perubahan kebijakan penyaluran terus dilakukan terhadap TKDD, terutama dana desa. Sebab, dana desa merupakan salah satu komponen TKDD yang terus mengalami peningkatan signifikan.

Perubahan tersebut termasuk terkait pola penyaluran dari semula Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD menjadi RKUN ke Rekening Kas Daerah (RKD) melalui RKUD. Artinya, dana desa akan lebih cepat diterima oleh desa.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pihaknya juga berkoordinasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) untuk pembinaan dan pengawasan dana desa. "Ini sesuai dengan arahan Presiden (Joko Widodo) pada ratas (rapat terbatas) lalu," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

AYO BACA : Cari Desa Fiktif, Kemenkeu Terus Lakukan Verifikasi

Tito menjelaskan, Kemendagri akan fokus pada pembinaan perangkat daerah, sementara Kemendes PDTT membenahi program di lapangan. Pembinaan dan pengawasan terutama dilakukan mengingat pemerintah kini mulai menyalurkan dana desa secara langsung ke desa.

Dengan skema penyaluran langsung, Tito menambahkan, kepala desa akan mendapatkan otonomi lebih besar. Selain itu, mereka lebih fleksibel dalam mengalokasikan anggaran mengingat setiap desa memiliki kebutuhan yang tidak sama.

"Tapi, akuntabilitas tetap diutamakan. Oleh karena itu, kami fokus pada pembinaan dan pengawasan juga," ucapnya.

Tito menuturkan, dua kementerian ini akan membentuk 17 tim gabungan untuk menangani 34 provinsi. Mereka bertugas bertemu dengan kepala desa untuk menjelaskan pengelolaan dana desa yang berakuntabilitas tinggi. Program ini diharapkan dapat membuat dana desa terus beredar dan masyarakat merasakan dampaknya.

Pemerintah turut berkomunikasi dengan asosiasi kepala desa dan asosiasi pimpinan kabupaten, kota maupun provinsi. "Kami komunikasikan agar mereka paham. Tim gabungan juga akan menampung aspirasi," tutur Tito.

Pada 2020, pemerintah pusat mengalokasikan dana desa sebesar Rp72 triliun, naik dibandingkan tahun lalu Rp70 triliun. Rata-rata per desa mendapatkan Rp960,59 juta, naik dibandingkan tahun lalu, yaitu Rp933,92 juta per desa.

AYO BACA : Apdesi Purwakarta Geram Dituding Potong Dana Desa

Berita ini merupakan hasil kerja sama antara Ayo Media Network dan   Republika.

Isi tulisan di luar tanggung jawab Ayo Media Network.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon

   Komentar